Tandaseru — Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menyampaikan jawaban/tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun 2025-2026 di Gedung DPRD, Selasa (25/11/2025), Wali Kota menggarisbawahi tiga aspek utama yang menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot).
Tiga aspek tersebut adalah: pertama, mendorong kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD); kedua, strategi pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran sebesar Rp. 174.129.715.339; dan ketiga, strategi pemerintah dalam memprioritaskan belanja daerah untuk memperkuat pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mengembangkan sektor unggulan pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Wali Kota menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota fraksi DPRD atas pandangan umum yang telah disampaikan.
“Semua masukan, saran, himbauan, pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan tentu menjadi perhatian penting bagi kami dalam rangka penyempurnaan dokumen APBD Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.
Strategi Optimalisasi PAD dan Penutupan Defisit
Terkait optimalisasi PAD, Pemkot akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi basis pajak melalui pemetaan potensi yang lebih komprehensif, terutama dari sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa. Upaya lainnya mencakup inovasi pelayanan publik dan digitalisasi sistem pajak dan retribusi yang terintegrasi, serta memperkuat pengawasan dan penataan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Untuk menutup defisit APBD 2026, langkah strategis yang ditempuh meliputi pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya.
”Dengan dukungan DPRD, kami meyakini bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk mendukung pembiayaan program dan kegiatan prioritas yang telah disepakati bersama,” katanya.
Prioritas Belanja Daerah
Wali Kota juga menegaskan bahwa meskipun berada dalam kondisi keterbatasan fiskal, Pemkot tetap memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Pemda akan berupaya memastikan tersedianya infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi. Alokasi anggaran juga diarahkan secara proporsional pada sektor-sektor unggulan, yaitu pertanian, perikanan, dan pariwisata, guna mendorong pengembangan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.