Tingkatkan Kualitas APBD 2027, Pemkab Halmahera Timur Gelar Sosialisasi Standar Harga

Tandaseru — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Sosialisasi Standar Harga Satuan (SHS), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), dan Analisis Standar Belanja (ASB) bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di lingkungan Pemkab Halmahera Timur.

​Kegiatan yang mengusung tema “Standar Harga Tepat untuk Anggaran Akurat dan Berkualitas” ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur. Agenda ini diselenggarakan sebagai langkah krusial dalam mendukung persiapan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2027.

​Selain pemutakhiran dan sosialisasi instrumen standar harga, BPKAD turut mengenalkan penggunaan tools pendukung penyusunan anggaran yang dikembangkan bersama tim konsultan.

​Dalam sambutannya, Sekda Halmahera Timur menegaskan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius serta menerapkan materi yang didapat secara konsisten pada proses penyusunan APBD 2027.

​”Seluruh peserta harus serius mengikuti kegiatan ini. Apa yang disampaikan dalam sosialisasi harus dipahami dan diaplikasikan dalam penyusunan APBD Tahun 2027. Kita ingin proses penganggaran dilakukan berdasarkan standar yang tepat sehingga menghasilkan anggaran yang akurat dan berkualitas,” tegas Sekda.

​Ia menambahkan, penganggaran daerah tidak sekadar berfokus pada besaran nominal angka, tetapi harus mencerminkan kebutuhan program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan selaras dengan target pembangunan daerah.

​Sementara itu, Kepala BPKAD Kabupaten Halmahera Timur, Joko Lelono, menekankan pentingnya peran aktif dari tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam menyediakan data satuan harga yang rasional.

​”Data satuan harga seharusnya berasal dari OPD teknis, karena OPD teknis merupakan pelaksana kegiatan. Dengan demikian, data yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan,” ujar Joko.

​Menurut Joko, pemutakhiran data harga secara rinci dan objektif menjadi kunci utama terwujudnya perencanaan anggaran yang akurat, transparan, serta akuntabel. Melalui kegiatan ini, Pemkab Halmahera Timur berharap seluruh PPK memiliki pemahaman yang seragam guna meminimalisasi potensi kesalahan teknis selama proses perencanaan dan penganggaran daerah.