Kenaikan BBM dan Momentum Kerakusan

Oleh: Anwar Husen

Pemerhati Sosial/Dewan Pakar KAHMI Maluku Utara

_______

Satu pesan dari “ilmu di luar buku”, setiap pemandangan di meja makan kaum fakir, belum cukup menyisakan pesan peduli dan empati. Kita masih tetap rakus dan berlomba mengais untung tanpa rasa

PEMERINTAH akhirnya, “terpaksa” mengambil keputusan tak populis. Menaikkan harga BBM non-subsidi. Jenis Pertamax mengalami kenaikan sebesar 32% (dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter) sejak 10 Juni 2026. Pada saat yang sama, Pertamax Green 95 naik sekitar 31% (dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter). Sedangkan harga BBM subsidi seperti Pertalite tidak mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM non-subsidi ini terjadi akibat tingginya biaya pasokan imbas melemahnya nilai tukar rupiah dan harga minyak global.

Kenaikan 32% ini bagi pengguna Pertamax yang kebanyakan middle class yang jumlahnya sekitar 46 juta orang, dirasa sangat berat.

Mengutip Kompas, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kenaikan harga BBM Pertamax diperkirakan hanya berdampak terbatas terhadap inflasi karena Pertamax umumnya tidak digunakan untuk angkutan barang maupun transportasi umum. Menurutnya, biaya distribusi barang tidak akan banyak terpengaruh sehingga efek inflasinya relatif kecil.

Terkait potensi membengkaknya konsumsi Pertalite akibat kenaikan harga Pertamax, Purbaya meminta hal tersebut ditanyakan kepada Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM.

Semua orang tahu masalah mengapa pemerintah memilih langkah ini. Tapi semua orang juga menilai manajemennya dalam mengelola cara, bagaimana sebuah kebijakan dikomunikasikan. Juga menghitung implikasi.

Pemerintah daerah (Pemda), pada akhirnya adalah eksekutornya. Suka atau tidak, dampak apapun itu, akan ditanggung Pemda. Soalnya lain kemudian, apakah Pemda tanggap dan benar-benar melihat ini sebagai variabel penting menjaga ritme ekonomi daerah untuk tetap survive di tengah dinamika global yang fluktuatif dan tak menentu. Beragam variabel juga berkelindan di sini.

Jangan dibiasakan pemerintah sebagai entitas pelayanan publik, mengambil keputusan yang implikasi publiknya luas, dengan rumus kesepakatan. Biasakan setiap keputusan itu dasarnya harus analisis masalah yang terukur dan berkeadilan. Harus ada simulasi efek kenaikan BBM Non Subsidi terhadap harga barang dan transportasi segera, untuk menghitung dampak langsung dan ikutan, dan estimasi persentase kenaikan yang rasional dan adil. Bicarakan deng asosiasi. Biar pelaku usaha tidak serampangan menaikkan harga/tarif. Hindari rumus kesepakatan. Ini murni soal isi perut warga dan daya saing ekonomi daerah. Hindari variabel-variabel politis. Belajar dari banyak kasus di masa lalu, jangan ada unsur “berdamai” di soal-soal begini. Tak ada hubungan “musyawarah-mufakat” dengan resiko isi perut dan daya saing ekonomi daerah.

Dalam setiap gejolak kenaikan harga BBM, asosiasi jasa angkutan selalu gigih memperjuangkan kepentingan mereka untuk meraup untung. Di sisi lain, tak ada istilah asosiasi pengguna jasa. Tak jelas mereka diwakili siapa. Pengguna jasa selalu dalam posisi tak berdaya. Sekali lagi, akselerasi dan days saing ekonomi daerah itu terlalu mahal harganya untuk sekedar dibarter dengan variabel politik elektoral.

Purbaya bisa saja mengklaim kenaikan harga BBM Pertamax diperkirakan hanya berdampak terbatas terhadap inflasi karena Pertamax umumnya tidak digunakan untuk angkutan barang maupun transportasi umum. Juga, biaya distribusi barang tidak akan banyak terpengaruh sehingga efek inflasinya relatif kecil. Tapi dalam prakteknya, meminjam terminologi Bahlil Lahadalia, ilmu ini sudah diluar buku. Pasar itu wilayah “semak belukar”, bukan semata teori. Spekulan leluasa beraksi. Hingga di level pedagang eceran juga sama. Komoditas yang tak ada hubungannya dengan urusan BBM justru duluan naik harga. Nelayan yang melaut menggunakan BBM Bersubsidi, hasil tangkapannya keburu naik duluan. Jasa angkutan yang bermodal BBM Bersubsidi selama ini, paling sering bikin reseh. Moda transportasi darat tak usah di tanya. Resenya minta ampun. Di sisi lain, jargon “operasi pasar” jadi tumpul. Kalah cepat dan lebih sering jadi penghias media. Hampir tak ada variabel apapun yang bisa menjelaskan ini.

Pada akhirnya, di setiap momentum kenaikan harga BBM selama ini, yang menyangga isi perut setiap kita, masih tetap menyisakan banyak pelajaran kemanusiaan yang belum terurai. Satu pesan dari “ilmu di luar buku”, setiap pemandangan di meja makan kaum fakir, belum cukup menyisakan pesan peduli dan empati. Kenaikan BBM adalah lahan subur paling monumental, bersemainya kerakusan yang belum pernah ada tandingannya hingga saat ini. Kita masih tetap berlomba mengais untung tanpa rasa. Wallahua’lam. (*)