Tandaseru – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Maluku Utara kembali menggelar Kie Raha Economic Forum (KREF) triwulanan. Kali ini, BI fokus mendorong akselerasi investasi di sektor non-tambang sebagai strategi pengalihan (shifting) ekonomi agar daerah tidak melulu bergantung pada sektor pertambangan.
Forum yang berlangsung di Kantor BI Malut, Rabu (20/5/2026), ini mengusung tema “Akselerasi Investasi Daerah, Mendorong Sektor Non-Tambang Sebagai Mesin Pertumbuhan Baru Maluku Utara”. Agenda ini dirancang sebagai wadah sinergi dan penguatan pemahaman antar-pemangku kepentingan demi pembangunan ekonomi yang lebih merata.
Kepala BI Maluku Utara, Handi Susila, menjelaskan forum diskusi ini rutin dilaksanakan setiap triwulan. Tujuannya memberikan pembaruan (update) komprehensif mengenai dinamika ekonomi dari level global, nasional, hingga regional Maluku Utara.
“Bagaimana kita mengakselerasi investasi terutama pada sektor non-tambang sebagai sektor yang perlu kita persiapkan untuk shifting dan menjadi alternatif pertumbuhan ekonomi baru di Maluku Utara,” ujar Handi usai kegiatan.
Handi menambahkan, KREF merupakan bagian dari fungsi penasihat (advisory) Bank Indonesia untuk mendukung penuh pemerintah daerah. Melalui forum ini, BI berupaya meningkatkan kesadaran (awareness) para pelaku kebijakan, sektor perbankan, dan pelaku usaha dalam memetakan tantangan ekonomi ke depan.
“Tujuan pelaksanaan forum ini adalah untuk meng-update kondisi perekonomian terkini. Kami ingin meningkatkan awareness pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, dan stakeholder lainnya agar memahami kondisi riil ekonomi yang terjadi di Maluku Utara,” jelasnya.
Melalui dorongan diversifikasi ini, Maluku Utara diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya alam (SDA) di luar sektor pertambangan, seperti sektor pertanian, perikanan, hingga pariwisata, guna menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo, Chief Economist BCA David E. Sumual, Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Kepala DJPb Malut, Kepala OJK Malut, Kepala BPS Malut, unsur Forkopimda, serta sejumlah kepala OPD di lingkup Pemkot Ternate dan kalangan akademisi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.