Tandaseru — Puluhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemda Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggeruduk ruang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kamis (5/12/2024).
Kedatangan para tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis ini untuk menagih tunggakan 3 bulan gaji mereka. Hanya saja, Kepala BPKAD Suriani Antarani tidak berada di kantor.
“Gaji kami belum terbayar dari bulan Mei, November dan Desember. Anehnya, yang bulan Mei tahun 2024 itu sudah SP2D, slip gajinya sudah ada, tapi uangnya kami tidak terima di masing-masing rekening,” beber Koordinator PPPK 2023, Sunardi Idi.
“Jika gaji kami tidak direalisasi, maka kami PPPK bersikeras akan mogok kerja. Kasihan saudara-saudara kami yang di bulan ini akan dihadapkan dengan Natal dan Tahun Baru,” tukasnya.
Setelah setengah jam, para pegawai mendatangi kantor DPRD untuk menemui Komisi lll.
Ketua DPRD Muhammad Rizky yang memimpin rapat dengar pendapat (RDP) menjelaskan, 3 bulan gaji PPPK tengah diproses Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
“Ini prosesnya sudah berjalan, tadi pagi sudah ditandatangani. Itu kami tanya ke ibu Kaban PKAD,” jelas politikus PDI Perjuangan itu.
Sementara anggota DPRD Darmin Wairo menambahkan, proses SP2D gaji pegawai akan dikawal terus DPRD sampai terealisasi.
“Jadi kalau informasi dari bu Kaban sudah diproses SP2D, sehari dua sudah cair, maka kami DPRD tetap kawal,” pungkas politikus PKS ini.
Tinggalkan Balasan