LKPJ 2025: Bupati Morotai Sebut Angka Kemiskinan Turun dan IPM Meningkat

Tandaseru – DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, Kamis (23/4/2026). Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Muhamad Riski didampingi Wakil Ketua I Jainudin Papala.

Dalam rapat tersebut, Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua memaparkan capaian makro ekonomi daerah sepanjang tahun 2025 yang menunjukkan tren positif pada beberapa sektor unggulan.

Perbaikan Kualitas Hidup dan Ekonomi

Bupati Rusli mengungkapkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pulau Morotai mengalami kenaikan signifikan.

• IPM 2024: 65,68 persen

• IPM 2025: 67,86 persen

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat, terutama pada akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sejalan dengan itu, angka kemiskinan juga mencatatkan penurunan sebesar 10,84 persen.

“Angka kemiskinan turun dari 3,69 ribu jiwa pada 2024 menjadi 3,29 ribu jiwa pada 2025. Ini indikator bahwa kebijakan pembangunan dan program pemberdayaan ekonomi mulai tepat sasaran,” ujar Rusli.

Tantangan Fiskal Daerah

Meski capaian makro membaik, Rusli mengakui pemerintah daerah masih menghadapi tantangan pada kapasitas fiskal. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat mencapai 84,23 persen.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan yang besar dengan kemampuan keuangan daerah. Sebagai solusinya, pemerintah menerapkan prinsip prioritas selektif dengan fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Rekomendasi DPRD

Ketua DPRD Pulau Morotai, Muhamad Riski, menekankan pentingnya penetapan target pembangunan yang mengacu pada kondisi riil daerah. DPRD memberikan sejumlah rekomendasi dari tiap fraksi sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah.

Menanggapi hal itu, Bupati Rusli Sibua menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti catatan legislatif tersebut.

“Rekomendasi ini akan menjadi bahan penting bagi kami untuk melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih terukur dan adaptif ke depan,” pungkasnya.