Tandaseru — Upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang pengelolaan keuangan daerah serta keharusan penerapan akuntansi dan pelaporan keuangan tahun 2024 menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tidore Kepulauan (BPKAD) menggelar bimbingan teknis (bimtek) SIPD-RI Akuntansi dan Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan tahun 2024.
Bimtek SIPD-RI tersebut dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Yakub Husain di Batik Hotel Ternate, Kamis (6/6/2024).
Mengawali sambutan Wali Kota, Yakub mengatakan, dimulainya penerapan SIPD oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan secara keseluruhan pada tahun ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Kota Tidore dalam menunjang terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dalam kerangka reformasi birokrasi sebagai pengimplementasian serta bentuk dukungan dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Bersih Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan strategi sinergitas pengelolaan keuangan dan pembangunan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
“Harus kita sadari, bahwa masih banyak hal yang perlu kita pelajari untuk menjadi yang terbaik dan selaku penyelenggara pemerintah, kita harus tetap memiliki semangat untuk belajar dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Kota Tidore,” ucap Yakub.
“Namun ini juga menjadi sebuah kebanggaan untuk kita semua bahwa di usia Pemerintah Daerah Kota Tidore yang genap berusia 21 tahun pada 31 Mei lalu mendapatkan sebuah kado istimewa berupa keberhasilan meraih Predikat WTP yang ke 10 kalinya atas Laporan Pengelolaan Keuangan dari BPK RI Perwakilan Maluku Utara, sehingga kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi, sehingga predikat kebanggaan ini kembali dapat kita raih,” sambung Yakub.
Yakub juga berharap seluruh peserta bimtek agar dapat mengikuti kegiatan ini secara serius sampai akhir, karena ilmu yang diperoleh akan sangat memudahkan untuk menyusun laporan pertanggunggjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.