Diterpa Isu Kudeta, Partai Demokrat Maluku Utara Tetap Loyal bersama AHY

Tandaseru — DPD Partai Demokrat Maluku Utara menyatakan sikap setia bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini menyikapi adanya isu kudeta terhadap AHY.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Rusdi Yusuf kepada tandaseru.com menegaskan, sampai saat ini seluruh kader Partai Demokrat Maluku Utara masih loyal kepada AHY yang secara sah dipilih melalui kongres.

Rusdi bilang, sebagai Wakil Ketua, seluruh pengurus dan kader tingkat DPD, tingkat DPC dan tingkat bawah tetap berkomitmen dan loyal terhadap kepemimpinan AHY.

“Saya selaku Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara dan pengurus DPC se-Maluku Utara dengan ini menyatakan bahwa seluruh kader Partai Demokrat se-Malut masih loyal dan setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono yang secara sah dipilih di kongres di Jakarta,” tegas Rusdi, Selasa (2/2).

Untuk itu, Rusdi mengimbau kepada oknum-oknum yang ingin melakukan tindakan tidak terpuji untuk mengurungkan niatnya menggulingkan AHY dari jabatan Ketua Umum Partai Demokrat secara paksa.

Sebab menurutnya hal tersebut akan sia-sia karena kader Demokrat tetap setia kepada kepemimpinan AHY.

“Dan itu bukan saja se-Maluku Utara, akan tetapi se-Indonesia masih setia dan loyal terhadap AHY. Oleh karena itu saya meminta kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengurungkan niatnya melakukan upaya paksa mengambil alih kekuasaan Ketua Umum sebab itu akan sia-sia saja,” ujar Rusdi.

“Semoga ini menjadi bahan renungan bagi oknum-oknum yang mencoba mengganggu kepimimpinan AHY yang sah di mata hukum,” sambung Rusdi.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyayangkan adanya dugaan keterlibatan pejabat negara dalam upaya dugaan pengambilalihan kekuasaan di Partai Demokrat.

Dari informasi yang diperoleh, AHY mengatakan, manuver politik tersebut didapatkan Partai Demokrat 10 hari yang lalu dari para saksi yang merupakan pimpinan dan kader Partai Demokrat dari pusat, daerah, hingga cabang.

Upaya tersebut diduga dilakukan oleh lima orang. Terdiri dari satu kader aktif, tiga mantan kader dan satunya adalah non-kader Partai Demokrat, yang masih menjadi pejabat di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo.