Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, belum bisa memastikan penggunaan anggaran untuk normalisasi sungai di Kecamatan Morotai Jaya. Meski begitu, Pemkab menjamin penanganan dan antisipasi banjir susulan dilakukan maksimal.
Bupati Pulau Morotai Benny Laos ketika dikonfirmasi tandaseru.com di SD Negeri Unggulan 1 Morotai menyatakan, anggaran normalisasi sungai tidak melekat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Karena dia bukan DIPA (PUPR) kan. Tapi anggaran bencananya ada,” kata Benny, Selasa (2/2).
Sejauh ini, kata Benny, jika dilakukan normalisasi sungai maka anggaran yang digunakan adalah anggaran bencana alam.
“Makanya (anggaran normalisasi sungai) tidak melekat di PUPR karena PUPR tidak mengelola dana bencana,” jelasnya.
Meski begitu, untuk talud dan bronjong sungai di Desa Sopi, Morotai Jaya, yang jebol ia telah memerintahkan Dinas PUPR untuk memperbaikinya.
“Sebenarnya tidak jebol, cuma dia tidak bikin mutunya sampai tuntas. Nah, kemarin saya sudah perintahkan Kadis PU selesaikan sampai tuntas aja untuk buangan keluar,” ujar Benny.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Morotai, Abjan Sofyan yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, ia belum dapat memastikan besaran anggaran bencana yang bisa digunakan untuk normalisasi sungai tahun ini.
“Mereka tangani dulu, nanti PUPR bikin perhitungan. Yang penting sekarang penanganan dulu dan diselesaikan di lapangan dulu baru mereka ajukan ke darurat dan nanti dianggarkan mulai dari Titigogoli. Jadi PUPR punya peralatan sudah ada di Titigogoli, sekarang mereka lagi action,” kata Abjan.
“Setelah itu nanti kita tambah lagi alat, lalu pindah ke Desa Bere-bere Kecil. Terakhir mungkin pindah lagi ke Desa Pangeo yang kemarin meluap sungainya. Mudah-mudahan dengan adanya penanganan terpadu seperti itu paling tidak hujan ke depan bisa diatasi, karena ini kan rata-rata banyak suangai mengecil terus kemudian rata-rata penduduknya di daerah bantaran sungai,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.