Tandaseru — Penunjukan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Pulau Morotai, Maluku Utara, Din Aswan sebagai Ketua Panitia Sidang Sinode Gereja Masehi Injil Halmahera (GMIH) Morotai ke-XXIX tahun 2022 menimbulkan polemik berkepanjangan. Selain menjadi perbincangan publik, warga Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, dimana Din menjadi imam masjid, juga tegas menolak keputusan tersebut.
Salah satu tokoh agama Pulau Morotai, Ustaz Fachrul Fajri Alhamid menyatakan, walaupun niat baik Bupati Morotai menunjuk Din Aswan sebagai Ketua Panitia Pelaksana Sidang Sinode sebagai bentuk toleransi antarumat beragama, sebaiknya keputusan itu juga mempertimbangkan kondisi psikologis masyarakat muslim di Morotai.
“Bagi mereka (Bupati cs, red) itu sudah menjadi hal yang biasa. Cuma kondisi psikologi masyarakat Maluku Utara, khususnya Morotai, ini kan hal yang tidak biasa. Jadi niat baik dari Pak Bupati Benny Laos sebenarnya dalam rangka toleransi antarumat beragama. Tapi kalau hasilnya seperti ini justru ini menjadi perpecahan. Bukan lagi toleransi, karena toleransi dalam Islam sendiri kita sudah jaga. Dan ada dia punya batasan-batasan,” tutur Ustaz Fachrul di Desa Gotalamo, Rabu (11/11).
Ustaz Fachrul bilang, jika arahan dari NU hanya sekadar membantu kepanitiaan sebagai anggota dan tidak terlibat langsung sebagai ketua panitia maka itu sah-sah saja. Hal itu pun, kata dia, biasa dilakukan NU.
“Tapi kalau umpamanya sampai menjabat Ketua Panitia Pelaksana Sinode ini berarti sudah terlalu kebablasan. Karena ini bukan acaranya kita (umat muslim, red) dan kita tidak paham acara kegiatan-kegiatan itu apa saja di dalam,” terangnya.
Ia pun mempertanyakan mengapa bukan saudara-saudara Nasrani saja yang lebih paham agenda Sidang Sinode yang ditunjuk sebagai Ketua Panitia. Sebab saat sidang pasti ada dinamika didalamnya.
“Ya, mungkin ada hal-hal yang menjadi rahasia-rahasia Sinode yang mungkin tidak perlu orang luar tahu. Jadi secara pribadi, saya cukup menyayangkan dan menyesalkan. Paling tidak Pak Haji Din ini harus bisa melihat psikologi masyarakat di Morotai yang memang tidak terbiasa dengan kegiatan yang seperti ini. Paling tidak beliau selaku Ketua harus bisa menimbang dan meminta pendapat dari anggota atau Badan NU yang ada di Morotai,” ujarnya.
Walaupun Ketua NU Pulau Morotai sudah meminta persetujuan dan pertimbangan NU Wilayah atau Pusat, sambung Ustaz Fachrul, lagi-lagi psikologi masyarakat Morotai harus jadi pertimbangan utama.
“Seharusnya beliau lebih bijaksana untuk mengambil langkah, karena ini bisa mengarah kepada perpecahan antarumat beragama. Selain itu juga, beliau kan orang yang ditokohkan di dalam masyarakat, apalagi dalam peranannya sebagai Imam Masjid. Ketika dia berbuat sesuatu, dia harus melihat dampaknya terhadap masyarakat, karena Imam itu kan jabatan sosial dalam artian masyarakat yang mengangkat beliau. Jadi beliau harus berpikir baik-baik dulu di saat mengambil jabatan itu,” jelasnya.
“Minimal beliau harus undur dari kepanitiaan Sinode, sebab kalau undur dari Imam justru kurang pas,” tandas Ustaz Fachrul.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.