Maluku Utara Memilih, “Kembalilah ke Jalan yang Benar”

Oleh: Anwar Husen

Kolomnis/Tinggal di Tidore

_______

“Forum debat adalah media paling nyata dan kesempatan paling di tunggu-tunggu untuk mengeskplor tuntas kapasitas calon. Yang mengatakan bahwa forum debat, apalagi di Televisi Nasional itu tidak terlalu penting, dia salah baca buku. Wajar, jika usai 3 [tiga] kali Debat Kandidat Cagub cawagub, sikap/dukungan segmen menengah/terpelajar bisa saja terpolarisasi ulang sesuai metode “permangkoan” [istilah lain, penerawangan dengan metode tertentu]. Pertama, makin meneguhkan keyakinan/bertembah semangatnya bagi yang puas dengan penampilan/kapasitas kandidatnya. Kedua, bagi yang ragu-ragu, akan berpikir ulang untuk tetap bertahan atau bisa saja beralih dukungan/pilihan. Ketiga, bagi yang kecewa berat karena di luar dugaan/ekspektasinya, kemungkinan besar akan ‘pindah alamat’ sekurang-kurangnya pada kondisi terburuk, akan lebih banyak mematikan HP hingga memilih rutin minum pil tidur. Golput adalah opsi paling menghibur”.

Ini potongan komentar kocak saya di sebuah WAG usai menonton debat terakhir calon gubernur/wakil gubernur Maluku Utara di sebuah stasiun televisi nasional beberapa waktu lalu. Komentar ini, sekadar turut menghangatkan dinamika kontestasi hingga obrolan di berbagai media sosial, yang kerap tak berarah, asal ngomong hingga sekadar hanya bercanda.

Besok, 27 November 2024 menandai tonggak penting lain, Indonesia memilih kepala daerah serentak. Tulisan ini setidaknya ikut menandainya. Sekurang-kurang menjadi pengingat, selebihnya bisa jadi renungan khususnya bagi warga Maluku Utara, sepenggal wilayah di bagian Timur Indonesia yang hari-hari ini banyak masalahnya.

Kita tahu semua, kontestasi pemilihan kepala daerah gubernur/wakil gubernur Maluku Utara kali ini, menyisakan berbagai dinamika hingga cerita duka. Ada bakal calon gubernur yang tertimpa musibah kebakaran taksi air yang ditumpanginya saat sedang ada kegiatan sosialisasi diri hingga meninggal. Mungkin ini satu-satunya di Indonesia, yang jadi narasi sejarah kontestasi bagi kita semua. Di belahan lain Indonesia, ada calon gubernur yang terciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di injury time kontestasi. Ada juga pasangan calon gubernur/wakil gubernur yang dibatalkan KPU setempat atas rekomendasi Bawaslu karena pelanggaran administratif. Juga ada pasangan calon bupati dan wali kota yang dibatalkan pencalonannya karena penyalahgunaan kewenangan sebagai petahana. Sejarah jatuh korban jiwa dari penyelenggara kontestasi ini, juga sering mewarnai dan jadi sisi kelabu Pemilu. Tak cuma itu, efek lainnya hingga masuk ke wilayah domestik keluarga sebagaimana diungkap Menteri Agama, kasus perceraian yang tinggi akibat beda pilihan politik dalam pilkada.

Dalam rapat bersama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Komisi ll DPR RI di Jakarta (31/10/2024), Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkap, jumlah anggaran untuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam pilkada serentak tahun 2024 yang telah disetujui melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) mencapai Rp 28,6 triliun per 28 Oktober 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 99,77 persen telah dicairkan (Berita Satu, 31/10/2024).

Bagaimana mendefinisikan implikasi kepemimpinan bagi sebuah bangunan perubahan sosial di level negara, ekonom pemenang nobel Amerika Serikat asal Turkey, Daron Acemoglu, yang bersama rekannya meneliti hubungan antara kolonialisme di masa lalu dengan kesenjangan ekonomi antarnegara di masa kini, menyebut bahwa tidak ada negara di dunia ini yang miskin, yang ada adalah pemerintah yang korup dan tidak bisa memakmurkan rakyatnya. Dalam rentang perjalanannya, kontestasi pemilihan kepala daerah langsung ternyata banyak juga memunculkan figur-figur dengan visi brilian dan menjadi lokomotif perubahan besar bagi daerahnya. Semata bukan karena banyak penghargaan formal yang diterima, yang faktanya kadang tak paralel dengan kondisi objektif tetapi sejatinya adalah mereka yang mampu menjadikan warganya sebagai “saksi hidup” lompatan visi kepemimpinannya. Banyak contoh itu di Indonesia. Sebut saja sampelnya di masa lalu, orang mengenal Fadel Muhammad saat memimpin provinsi Gorontalo. Juga ada Nurdin Abdullah ketika memimpin Bantaeng, dan lain-lain. Mereka mampu menghadirkan “mimpi” warganya jadi fakta, bukan cerita kosong. Di daerah ini, di level bupati/wali kota di masa lalu, kita pernah mengoleksi banyak pemimpin hebat di masanya. Akhir periode mereka bisa menjadi memori indah generasi hingga legacy yang jadi penanda. Lompatan panjang visi adalah kuncinya. Mereka tipikal out of the box.

Jika kepemimpinan dalam pemerintahan itu dipandang sebegitu penting dan strategis maka pangkal soalnya adalah apa konteksnya bagi Indonesia khususnya Maluku Utara. Nurcholish Madjid mendefinisikannya sebagai “penunjuk arah”. Kepala daerah adalah penunjuk arah. Menunjuk arah yang hendak dituju dan konsisten menggerakkan rakyat dan warganya untuk menuju ke arah yang dituju itu. Arah yang dituju itu bisa diwakili oleh visi-misi yang dipaparkan dalam debat tadi. Tapi tak sekadar itu, ada visi personal yang kuat dengan “lompatan panjang” dari sosok-sosok tertentu.

Bagaimana meyakini, atau sekurang-kurangnya menjadi panduan mendefinisikan “arah yang dituju” itu, lihat rekam jejak dan pengalaman, sederhana. Dan semua itu bisa terlacak dengan sangat mudah di era ini, digitalisasi.

Pengalaman dan rekam jejak itu sangat penting. Orang bisa pandai setinggi langit hingga macam-macam gelarnya. Tetapi pada akhirnya di arena ini, rekam jejak adalah panduan memilih paling rasional karena variabel internalisasi pengalaman jauh lebih kuat mempengaruhi sikap mengambil keputusan dan mengeksekusi kebijakan di level kepala daerah. Bukan mencoba-coba, trial and error.

Secara teoritik, tipe kepemimpinan secara garis besar menurut Nurcholish Madjid hanya ada dua, tipikal solidarity maker dan problem solver. Solidarity maker adalah tipikal pembangun solidaritas. Mengedepankan strategi retorik untuk mengumbar semangat penyatuan dan solidaritas dengan menggunakan simbol-simbol identitas. Tipe problem solver di asosiasikan sebagai sosok yang memiliki kemampuan menemukan sebab masalah dan mencari jalan keluar, mengatasi masalah dan hambatan dalam mencapai tujuan. Sosok begini lebih terasosiasi pada pengalaman. Sekurang-kurangnya pernah bersentuhan pengalamannya dalam pengelolaan pemerintahan di daerah.

Cak Nur menggambarkan bahwa dwi-tunggal Soekarno dan Muhammad Hatta adalah perpaduan ideal di masa-masa awal kemerdekaan ini, ketika kebutuhan akan figur perekat dan pembangun solidaritas untuk memperkuat keindonesiaan kita yang diwakili sosok Soekarno, harus berjalan paralel dengan sosok bertipikal problem solver untuk meletakkan fondasi dan sendi-sendi awal ekonomi negara yang kuat, yang diwakili ekonom Muhammad Hatta.

Lantas apa korelasinya dengan Maluku Utara di hari-hari ini. 12 Oktober 2024 lalu, Provinsi Maluku Utara genap berusia 25 tahun, sejak dimekarkan 1999 lalu. Dengan mengabaikan dulu variabel-variabel tertentu sebagai faktor dominan “penghambat” akselerasi dalam banyak hal, Provinsi Banten dan Gorontalo adalah kompetitor kita di titik nol dari aspek kelembagaan pemerintahan dan hukum. Jangan dulu membandingkan konsolidasi pembangunan dari aspek macam-macam, urusan status ibukota provinsi saja, sesuatu yang menjadi “wilayah teritorial” untuk bisa tenang dan berkonsentrasi menyusun kebijakan pembangunan daerah saja, masih terkatung-katung hingga saat ini. Jadi tidak perlu dibandingkan karena variabel konstannya rapuh. Berpikir membenahi diri saja sudah cukup.

Secara faktual, Provinsi Maluku Utara butuh tipikal pemimpin problem solver. Integrasi sosial kita pasca tragedi kemanusiaan paling buruk berlabel konflik horisontal lalu, sudah cukup memberi fondasi yang kokoh sekaligus pelajaran teramat berharga bagi keberagaman dan keindonesiaan kita di rentang 25 tahun itu.

Sudah terlalu banyak energi yang terkuras di rentang waktu yang panjang itu, untuk sekedar memenuhi janji kemakmuran dan kemandirian atas nama martabat dan harga diri warga daerah ini. Lembaran catatan buram kepemimpinan daerah ini di masa lalu, sudah saatnya ditutup. Kita tak bisa masa bodoh dengan ekspektasi generasi emas hari ini dan kelak bahwa kita adalah orang-orang yang hanya berpikir untuk diri sendiri, tak pandai berterima kasih atas nilai amanah yang luar biasa diemban hingga di pandang tak tahu diri, kalau bukan khianat. Kontestasi ini terlalu mahal biayanya seperti diungkap Ketua KPU tadi.

Mari menyongsong Maluku Utara baru dengan memilih nakhoda yang tepat bagi daerah ini. Baik itu di level bupati dan wali kota hingga gubernur. Kuatkan tekad untuk berbenah, kembalilah ke jalan yang benar. Wallahua’lam. (*)