Tandaseru — Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengajak kelompok masyarakat berperan dalam pengawasan partisipatif selama tahapan pemilu berlangsung. Tujuan dari partisipasi ini adalah melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang mungkin terjadi.
Ketua Bawaslu Masita Nawawi Gani menyampaikan hal ini dalam kegiatan Workshop Pengawasan Partisipatif untuk Sukses Pemilu Tahun 2024 yang diadakan di Hotel Emerald Ternate, Selasa (18/7).
Saat ini, tahapan pemilu sedang berjalan dengan verifikasi perbaikan pencalonan calon legislatif dan perseorangan anggota DPD RI. Namun, yang perlu diperhatikan adalah tahapan kampanye yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. Tahapan kampanye sering kali menjadi sumber pelanggaran dalam pemilu, seperti politik uang, politisasi SARA, penyebaran hoaks, dan pelanggaran netralitas ASN.
“Di Malut, pada pilkada serentak tahun 2020, pelanggaran terbanyak adalah netralitas ASN. Oleh karena itu, Bawaslu Malut menyadari pentingnya langkah pencegahan dan pengawasan yang melibatkan kelompok masyarakat,” ujar Masita.
Bawaslu Malut mengapresiasi kegiatan workshop yang diadakan oleh Bawaslu RI. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran dalam tahapan pemilu. Selain itu, workshop ini juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak politik uang, ujaran kebencian, dan netralitas ASN.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.