Diduga Terlibat Penggelapan Anggaran, Pejabat Halmahera Selatan Sebut Hasil Audit Cacat Hukum

Tandaseru — Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, menemukan adanya penyalahgunaan anggaran senilai Rp 520 juta dalam audit internal lembaga tersebut.

Penyalahgunaan ini diduga melibatkan Sekretaris Inspektorat Farida Abas, yang sebelumnya menjabat Plt Kepala Inspektorat, dan sejumlah pejabat lainnya. Temuan ini merupakan hasil audit ketaatan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Halmahera Selatan pada masa kepemimpinan Plt Kepala Inspektorat Soadri Ingratubun.

Farida yang dikonfirmasi menyatakan hingga kini pihaknya tidak pernah diberikan konsep temuan yang dimaksud.

“Tidak pernah ada pembahasan. Tidak pernah ada sanggahan. Dan LHP (laporan hasil pemeriksaan) yang dibuat Riski Triandini Ariesta itu tidak sesuai dengan standar audit berdasarkan PerMenPan Nomor 5/2008, jadi audit itu cacat hukum,” ujarnya, Rabu (6/10).

Menurut Farida, Soadri selaku Plt Kepala Inspektorat ketika itu membuat surat tugas dan mengangkat Riski Triandini Ariesta sebagai Ketua Tim Audit. Sementara Riski dalam kapasitas bukan auditor tetapi staf biasa.

Ia menegaskan, LHP yang dibuat juga tidak ada pembahasan dan tidak pernah diketahui oleh tim bentukan dari Soadri Ingratubun dan Riski Triandini Ariesta.

“Ini adalah kasus terberani yang dibuat oleh oknum Inspektorat yang menjadi ketua tim tapi dia bukan seorang auditor dengan membuat LHP yang tidak sesuai standar audit,” tegasnya.

Soadri yang dikonfirmasi terpisah menyatakan tim yang dibentuknya ada pada pengendali teknis yang memiliki sertifikat auditor. Setelah dilakukan tindakan pemeriksaan kemudian diserahkan kepada pengendali dan yang membuat laporan adalah pengendali.

“Dia (Riski Triandini Ariesta) juga auditor. Peran auditor muda sebagai ketua tim dan dia itu auditor khusus. Kemudian laporan pengendali sudah disampaikan ke Inspektur (Saiful Turuy). Kalaupun alasannya Riski Triandini Ariesta bukan auditor, lantas pemeriksaan di saat Fadila Abas menugaskan Riski Triandini Ariesta sebagai ketua tim itu ilegal juga ya. Tim yang diketuai Ibu Riski Triandini Ariesta itu setelah periksa menyerahkan ke pengendali teknis dan pengendali teknis yang buat laporan. Kiki juga auditor dan punya sertifikat,” jabarnya.