Tandaseru – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate melakukan kunjungan kerja ke kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan, Senin (31/8/2026). Agenda utama pertemuan antar-legislatif di wilayah provinsi Maluku Utara ini berfokus pada penguatan konsistensi, sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan, serta strategi menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
Rombongan Banggar DPRD Ternate dipimpin Ketua DPRD Rusdi A Im, bersama jajaran anggota Banggar yaitu Nurlaela Syarif, Junaidi Baharuddin, Mochtar Bian, dan Muslim Sahil. Selain menyambangi gedung DPRD, rombongan dari Ternate juga menjadwalkan koordinasi langsung ke kantor Bapperida Kota Tidore.
Anggota Banggar Nurlaela Syarif menjelaskan, langkah koordinasi ini mendesak dilakukan karena regulasi menuntut Banggar DPRD menjaga konsistensi perumusan kebijakan anggaran. Rujukan tersebut mencakup visi misi, RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, hingga RAPBD induk dan perubahan pendapatan daerah.
“Kondisi keuangan daerah lagi tidak baik-baik saja, mengalami turbulensi, menuntut kami Banggar untuk lebih optimalkan fungsi kebijakan anggaran prioritas yang tetap bersandar pada seluruh asumsi dokumen. Komparasi data sesama DPRD di wilayah Maluku Utara seperti Kota Tidore Kepulauan menjadi penting, karena sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam, mengalami kondisi yang sama,” ujar Nurlaela usai rapat.
Nurlaela menyoroti tantangan terbesar daerah saat ini, yaitu penyesuaian belanja publik di tengah kondisi anggaran yang terbatas. Menurutnya, Ternate perlu mempelajari inovasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan optimalisasi skema belanja daerah.
“Salah satu beban terbesar dalam dokumen perencanaan dalam siklus keterbatasan fiskal daerah adalah penyesuaian belanja daerah yang berkonsekuensi dengan kebutuhan belanja publik lewat instrumen kebijakan usulan musrembang, pokir atau reses dan janji kampanye kepala daerah, sementara anggaran terbatas. Tidore optimalkan semua sistem perencanaan melalui mekanisme SIPD dan aplikasi MCP KPK, melalui tahapan perencanaan yang detail dan terarah,” jelas Nurlaela.
Ia menambahkan, hasil diskusi bersama Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan memberikan penguatan moral dan teknis bagi legislatif Ternate agar tetap mengawal aspirasi serta prioritas masyarakat meski dalam keterbatasan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama menyambut baik kedatangan Banggar DPRD Ternate dan mengonfirmasi bahwa pembahasan utama mencakup persiapan penganggaran tahun 2027 serta evaluasi perubahan 2026.
“Banggar DPRD Ternate menanyakan apakah kami di DPRD Tidore sudah mulai melakukan proses pembahasan APBD 2027, dan saya katakan ke mereka bahwa saat ini Pemkot Tidore Kepulauan sudah mengajukan KUA-PPAS, dan kami akan mengagendakan dalam masa persidangan IV yang dibuka pada besok,” jelas Ade.
Ade mengungkapkan, DPRD Tidore Kepulauan akan segera menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk menyusun agenda prioritas, khususnya pembahasan KUA-PPAS APBD Induk 2027 sekaligus KUA-PPAS APBD Perubahan 2026.
Terkait kunjungan lanjutan rombongan Ternate ke Bapperida Tidore Kepulauan, Ade menilai hal tersebut sangat tepat untuk membedah data teknis perencanaan.
“Tetapi saya juga sampaikan ke mereka (Banggar DPRD Ternate), bahwa kesiapan pemerintah untuk pengajuan baik APBD perubahan maupun APBD induk. Kalau Bapperida kan lebih menguasai dokumennya. Sehingga mereka ke sana langsung berkoordinasi hal tersebut,” pungkas Ade.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.