Tandaseru – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, bergerak cepat mendorong terciptanya budaya demokrasi yang sehat di tingkat daerah. Sebanyak 300 peserta yang terdiri dari siswa, guru, dan perwakilan organisasi masyarakat dilibatkan dalam Sosialisasi Etika dan Perkembangan Politik bertema “Peran Masyarakat dalam Etika Politik”.
Kegiatan edukasi ini digelar maraton dalam dua sesi, yakni di SMA Negeri 2 Halmahera Barat pada 21 Juni 2026 dan SMA Negeri 1 Halmahera Barat pada 24 Juni 2026.
Kepala Badan Kesbangpol Halmahera Barat, Asnat Sowo, menegaskan etika politik merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, tanggung jawab ini tidak boleh hanya dibebankan kepada elite politik, melainkan harus dikawal bersama oleh masyarakat.
“Masyarakat harus menjadi pengawal moral dalam setiap proses politik, mulai dari pemilihan umum hingga pengawasan kebijakan publik,” ujar Asnat saat membuka kegiatan.
Asnat berharap, keterlibatan generasi muda dalam sosialisasi ini dapat melahirkan agen perubahan yang kritis, berintegritas, serta tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan politik praktis dan informasi menyesatkan (hoaks).
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kesbangpol Halbar, Jansens Momole, menjelaskan pihaknya sengaja menghadirkan 10 narasumber dari berbagai partai politik. Langkah strategis ini diambil agar para peserta mendapatkan perspektif yang luas dan beragam mengenai penerapan etika politik.
“Kami berharap kesadaran akan pentingnya etika politik semakin tumbuh. Ini juga menjadi langkah konkret untuk menolak praktik-praktik politik yang tidak sesuai dengan nilai demokrasi,” kata Jansens.
Tantangan etika politik di era digital juga menjadi sorotan tajam dalam sesi diskusi. Sekretaris DPC Partai Demokrat Halbar, Kristovel Sakalati, mengingatkan pentingnya literasi digital bagi masyarakat agar tidak terjebak dalam narasi yang memecah belah di media sosial.
“Masyarakat harus lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Etika politik harus menjadi landasan interaksi, baik di ruang publik maupun media sosial,” tegas Kristovel.
Senada dengan itu, Ketua DPC Partai Hanura Halbar, Hardi Hayun, mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif sebagai pelopor dalam memerangi praktik politik kotor di lapangan.
“Anak muda harus menjadi pelopor perubahan dengan menolak politik uang, politik identitas, dan berbagai praktik politik yang tidak etis. Dengan begitu, demokrasi dapat berjalan lebih sehat dan berintegritas,” pungkas Hardi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.