TKD dan Kebijakan “Malaikat” Pemegang Kunci Kas Negara

Oleh: Anwar Husen

Pemerhati Sosial/Tinggal di Tidore, Maluku Utara

_________

“Bagi saya, negara ini punya momentum langka: sosok kepala negara yang teruji semangat cinta bangsanya. Sosok yang muncul setelah negara ini di obrak-abrik rezim sebelumnya, bahkan efek buruknya akan terasa entah sampai kapan. Semua kita harus berjiwa besar. Ini adalah kesempatan untuk berbenah”

SAYA bersyukur bisa mendeskripsikan sedikit tipikal seorang Purbaya Yudhi Sadewa, dalam tulisan berjudul, Menkeu Purbaya, Bukan Menteri “Bersorban”, di media Tandaseru.com [11/09/ 2025], tepat tiga hari sejak beliau dilantik sebagai menteri keuangan.

Apa yang perlu disyukuri? Ada 2 hal: tesis saya ternyata tak jauh dengan karakter aslinya hingga saat ini, dan sedikit lebih cepat dibanding tulisan bertema sama, dari penulis-penulis hebat. Meski, sumber informasinya hanya sebatas berita media sejak beliau dilantik. Sebelumnya, nol pengetahuan tentang sosoknya. Sosok yang di hari-hari ini, bikin banyak gebrakan. Menggebrak banyak pakem berpemerintahan yang sudah dianggap “baku”, hingga dipandang sebagai menteri yang kontrovesial. Tetapi janganlah terpaku pada gayanya, itu hanya kulit. Budaya tenggang rasa kita, hanya ada di komunitas masyarakat tradisional di pelosok negeri. Di lingkungan pemerintahan, hanya cerita dongeng yang dijadikan pembenaran membungkus kemunafikan dan kebodohan. Lihat bobotnya dan komentari. Bahkan, silahkan bantah argumen dan logika kebijakannya.

Banyak sudah rekan kerja Kemenkeu yang kena semprotnya. Dari menteri keuangan yang digantikannya, anggota DPR, BGN, Pertamina, BUMN, menteri kesehatan, menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan [atasannya di Kemenkomarves dulu]. Dari tokoh eksternal, ada ekonom hebat yang akademisi Didik J. Rachbini, hingga pengamat Rocky Gerung. Semuanya kena, tak ada “tenggang rasa”. Deretan sosok yang memujinya. Ada ekonom Peter F. Gontha, Dahlan Iskan, Mahfud MD, dan masih banyak lagi, yang hebat-hebat kapasitasnya dibanding saya.

Dan ini masih tentang kebijakan ekonomi Purbaya, yang seolah tak pernah habis jurus-jurusnya. Ini soal pemangkasan dana Transfer Ke Daerah [TKD], yang bikin para kepala daerah hilang akal dan ciut nyalinya.

Hingga saat ini, tema implikasi pemangkasan TKD ini, masih menjadi headline media dan objek diskusi di mana-mana. Di Maluku Utara, media Klikhalmahera.com [3 Oktober 2025], memasang judul, “Tak Dipangkas Pun TKD ke Maluku Utara tak Akan Pernah Cukup”. Isinya memuat pernyataan Ekonom Universitas Khairun Mukhtar Adam. Usai membacanya, saya mengirim pesan WhatsApp ke karib ini, berisi potongan berita dan candaan: itu, kalau bagi kepala daerah yang tahu masalah daerah dan bagaimana cara menyelesaikannya. Tetapi bagi kepala daerah yang kurang paham masalah daerahnya sendiri, apalagi cara menyelesaikan, dipangkas pun, bisa jadi dianggap masih banyak sisanya. Sembari mengirim emoji sedang tertawa lepas, kami berjanji bertemu usainya menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di Tidore kemarin bertema sama, pemangkasan TKD.

Kepala daerah tak paham masalah daerah, apalagi cara memulai, dan bagaimana menyelesaikannya? Boleh jadi. Tak usah berdebat. Sistem politik pemilihan kepala daerah hingga kepala negara di negara ini memang didesain untuk lebih memilih figur yang disukai, bukan yang berkualitas dan kapabel. Syukur-syukur yang disukai adalah yang kapabel. Ada pembantu, staf. Tetapi visi pribadi seorang kepala daerah harus dominan mewarnai dokumen rencana daerah. Itu idealnya, visioner.

Ini konteks logika dan analognya, bagaimana visi kepala daerah itu, bisa memberi warna yang terbaca pada postur APBD. Saya mengutipnya dari salah satu tulisan Ali Syarief, pemimpin redaksi media FusilatNews.com, tentang logika dan arah APBN tahun 2026. APBN bukan sekadar angka, melainkan cermin ideologi pembangunan sebuah negara. Dari cara pemerintah menyusun prioritas anggaran, kita bisa membaca: ke mana arah bangsa ini akan dibawa. Struktur APBN 2026 berbicara lantang: pertahanan, keamanan, dan gizi menjadi primadona, sementara sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, industri, dan riset dibiarkan berjalan pincang.

Sudah dua tulisan saya sebelumnya bertema mirip, saya menyertakan rilis lembaga ICW tentang data, fakta dan potensi penyalahgunaan kewenangan berbentuk korupsi di sektor pemerintahan. Kali ini dirasa cukup. Pemicu dan jejaknya bisa ditelusuri. 80 persen daerah di Indonesia bergantung hidupnya dari dana transfer pusat. Sudah begitu, ini belum genap setahun usia kepala daerah hasil pemilihan serentak. Kepala daerah kita yang terpilih, mungkin lebih 90 persen juga, bukan orang kaya yang bisa membiayai kontestasinya sendiri.

Mengutip Espos.id [02/10], “Alasan pemotongan itu utamanya dulu karena banyak penyelewengan, ya. Artinya enggak semua uang yang dipakai, dipakai dengan betul. Jadi, itu yang membuat pusat agak, bukan saya ya, pemimpin-pemimpin itu agak gerah dengan itu,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, kepada wartawan di Surabaya, Kamis (2/10/2025).

Meski banyak kepala daerah yang datang menemuinya, sudah diduga mereka tak cukup mampu berargumen. Balik kanan dan kembali ke daerah. Purbaya tegas, tunjukkan dulu kinerja bersih, baru minta tambah anggaran. Purbaya menjaga aliran uang.

Pengamat ekonomi Radhar Tribaskoro, menulis bahwa uang negara selalu punya jalan panjang. Ia mengalir dari sumber-sumbernya [pajak, utang, deviden BUMN], lalu menempuh rute berliku melewati kementerian, lembaga, hingga akhirnya menyentuh dapur rakyat, atau justru menguap tanpa jejak. Perjalanan itulah yang membedakan dua wajah bendahara republik kita: Sri Mulyani dan Purbaya. Keduanya sama-sama memikul jabatan yang sama: Menteri Keuangan. Tapi cara mereka memandang aliran uang negara berbeda bagai dua sungai yang berangkat dari hulu yang sama, lalu bercabang ke arah yang kontras. Sri Mulyani, tipikal penjaga mata air agar tidak kering. Ia teknokrat yang dibanggakan Bank Dunia. Baginya, tugas utama bendahara negara adalah menjaga “mata air uang” agar tidak kering. Sri Mulyani adalah penjaga bendungan, bukan pengawas parit. Ia memegang kunci gerbang hulu, tapi kurang peduli apa yang terjadi di hilir. Itu konsekuensi logis dari cara pandangnya: uang harus netral, negara harus adil pada semua. Purbaya mengawasi aliran uang. Purbaya datang dengan kacamata lain. Ia tidak puas menjaga hulu, ia menelusuri sungai anggaran hingga ke muara. Baginya, uang negara bukan sekadar angka dalam neraca, melainkan arus yang harus tiba di sawah, sekolah, puskesmas, dan dapur rumah tangga. Karena itu, Purbaya berani bersuara lantang. Dan banyak yang kena efeknya, tak peduli rekan kerja.

APBN dan APBD yang “bocor” pun, bukan semata-mata karena korupsi uang kontan. Tapi juga akal-akalan kebijakan. Menyiasati celah begini, ada ide saya di tulisan sebelumnya, harus ada tim lintas kementerian/ lembaga yang dibentuk Bapenas. Tugasnya mengecek atau menyingkronkan dokumen perencanaan semua daerah, di setiap tahun APBD, khusus dana yang bersumber dari pemerintah pusat, di luar DAK, misalnya. Atau kurang lebih begitu dasar berpikirnya, untuk efektifitas pengelolaan keuangan negara dalam kondisi sulit begini.

Ada sebuah ungkapan yang saya simpan karena kontekstual dan berkesan. Seolah dari seseorang. Penuh metafora, juga ironi. Dibalut kemasan ilustrasi gaya orang yang lucu, tentang fakta keseharian prilaku kita, “Mulai sekarang harus belajar ilmu mengumpulkan uang, karena ilmu menghabiskan uang sudah saya kuasai“. Dan saya menduga, Purbaya sudah lama barada di level “guru” untuk jenis ilmu ini.

Bagi saya, negara ini punya momentum langka: sosok kepala negara yang teruji semangat cinta bangsanya. Sosok yang muncul setelah negara ini di obrak-abrik rezim sebelumnya, bahkan efek buruknya akan terasa entah sampai kapan. Semua kita harus berjiwa besar. Ini adalah kesempatan untuk berbenah.

Dan “malaikat” penguasa dan pemegang kunci kas negara Purbaya Yudhi Sadewa, telah memulainya. Dia bisa memberi, mengambil, atau bahkan mencabut “nyawa” pemerintah daerah, yang 80 persennya bergantung pada dana transfer. Wallahua’lam. (*)