Musim Hujan, Musim Sampah

Oleh: Hudan Irsyadi

Dosen Antropologi Sosial FIB Unkhair dan Ketua ATL Maluku Utara

________

KEMARAU panjang tahun ini cukup terasa. Banyak warga berharap agar segera terbebas dari kemarau, tentu dengan meminta hujan. Kurang lebih hampir delapan bulan lamanya kemarau melanda. Kekeringan terjadi di mana-mana. Bahkan, di penghujung kemarau terjadi kebakaran hutan. Sekarang, perlahan hujan mulai turun. Meski masih tergolong rendah, kita harus tetap waspada. Waspada bukan karena banjir, tetapi karena sampah. Bagi saya dan masyarakat yang tinggal di Kota Ternate, musim hujan sama dengan musim sampah.

Sampah di Kota Ternate sudah menjadi masalah yang pelik. Kepadatan penduduk, penataan kota yang belum maksimal, serta formula pengelolaan sampah yang belum tepat sasaran menjadi sebagian dari persoalannya. Banyak masalah di sini.

Program atau kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota Ternate belum cukup untuk memberikan solusi terkait sampah. Saat kemarau, banyak sampah terakumulasi di saluran dan kali mati (barangka) karena minim aliran air. Ketika hujan datang, air akan membawa sampah ke hilir dan laut. Hal ini selalu dialami sebagian masyarakat Kota Ternate ketika hujan datang. Bagi masyarakat Ternate yang tinggal di ketinggian, dampaknya memang tidak dirasakan secara langsung. Yang merasakan dampaknya adalah mereka yang tinggal di dataran rendah atau di bagian hilir. Hujan turun, sampah pun ikut “bermain hujan”. Frasa “musim hujan, musim sampah” tidak lain merupakan fenomena masyarakat yang mempertontonkan sampah-sampah berserakan di saluran drainase, barangka, dan selokan. Media sosial menjadi wadah yang ampuh untuk mengonfirmasi masalah persampahan. Akumulasi sampah di saluran tersebut kemudian meluap dan berhamburan di jalan akibat tersumbat.

Terkait masalah persampahan di Kota Ternate, persoalannya sangatlah kompleks. Namun, saya ingin melihat pada layanan pengangkutan dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah. Untuk layanan pengangkutan, sering terkonfirmasi di media massa mengenai armada mobil sampah yang terbatas serta biaya operasional yang tidak tercukupi. Adapun untuk perilaku masyarakat dalam membuang sampah, hemat saya, ini yang cukup berat. Setidaknya pemerintah harus memikirkan strategi dalam menangani manusianya, agar lebih diarahkan pada perilaku membuang sampah. Percuma Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sampai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat, tetapi sampah masih terus menari tatkala musim hujan datang.

Di sinilah esai Mary Douglas (1966) dalam Purity and Danger sangat relevan. Ia menyebut sampah sebagai matter out of place—benda yang menjadi “sampah” bukan semata karena sifatnya, tetapi karena berada di tempat yang salah. Sampah di saluran, barangka, dan selokan bukan hanya persoalan teknis, melainkan persoalan kategorisasi budaya: apa yang kita anggap “di luar tempat” dan bagaimana kita memperlakukannya.

Ketika sampah dibiarkan menumpuk di ruang yang seharusnya menjadi aliran air, ia tidak hanya menyumbat saluran, tetapi juga membongkar cara kita menata ruang kota. Adanya regulasi atau kebijakan normatif lainnya, tetapi hanya sebatas dokumen tanpa aksi nyata, maka percuma hasilnya. Dinas Lingkungan Hidup seyogianya memperketat aturan larangan membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya, misalnya di area fasilitas umum, taman kota, pantai, laut, maupun barangka.

Namun, masih tetap banyak masyarakat yang membuang sampah di area tersebut. Mungkin saya mengulangi: ini soal perilaku. Upaya Pemerintah Kota Ternate melalui program atau kebijakan terkait masalah persampahan tidak akan banyak berarti jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku membuang sampah masyarakatnya. Jika tidak, tunggu saja: musim hujan sama dengan musim sampah.

Pierre Bourdieu (1977) membantu menjelaskan mengapa perilaku itu sulit berubah. Melalui konsep habitus, Bourdieu menunjukkan bahwa praktik sehari-hari—termasuk cara membuang sampah—bukan sekadar pilihan sadar individu, melainkan hasil internalisasi struktur sosial dan kebiasaan yang berulang. Regulasi dapat dibuat, tetapi jika habitus masyarakat belum berubah, aturan itu cenderung hanya menjadi teks.

Oleh karena itu, perubahan perilaku tidak cukup dengan larangan; ia membutuhkan pembiasaan baru, keteladanan, dan ruang partisipasi yang membuat warga merasa memiliki kota dan lingkungannya.

Sejatinya, frasa “musim hujan, musim sampah” adalah keresahan saya sebagai masyarakat Kota Ternate atas cara-cara kita berdamai dengan sampah. Banyak orang bilang, soal sampah terletak pada kesadaran individu atau kelompok masyarakat. Di sini saya hanya ingin mengatakan: sampah bukan warisan program, tetapi cerminan perilaku. Oleh karena itu, marilah kita melihat sampah sebagai tanggung jawab budaya, dan bukan sekadar tugas Pemerintah Kota Ternate. (*)