Tandaseru — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, menemukan sejumlah perusahaan galian C nekad beroperasi tanpa mengantongi rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai izin dasar operasional.
Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Maluku Utara, terdapat 18 perusahaan galian C yang saat ini melakukan kegiatan operasional di Halmahera Timur. Namun, dari belasan perusahaan tersebut, hanya sebagian kecil yang tercatat memiliki rekomendasi KKPR dari pemerintah kabupaten.
Kepala Dinas PTSP Halmahera Timur, Wahid Kama, menegaskan para pelaku usaha seharusnya terlebih dahulu mengantongi KKPR sebelum memproses perizinan lainnya. Meskipun perizinan galian C merupakan kewenangan pemerintah provinsi, KKPR tetap menjadi izin dasar yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
“Seharusnya para pelaku usaha ini terlebih dahulu mendapatkan izin dasar KKPR itu dulu baru izin yang lain mengikuti. Meskipun perizinan galian C ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi, tetapi KKPR-nya harus ada dulu karena KKPR adalah izin dasar yang menjadi kewenangan kabupaten. Yang kita temukan saat ini kan banyak yang melakukan kegiatan operasi, tetapi tidak memiliki KKPR,” jelas Wahid, Senin (9/11/2026).
Ia menambahkan, KKPR sangat krusial agar pemerintah daerah dapat mengarahkan lokasi kegiatan eksplorasi galian C sesuai dengan tata ruang yang diperbolehkan. Di lapangan, dinas menemukan mayoritas penambangan ilegal tersebut dilakukan di area sensitif.
“Ini yang ada KKPR-nya belum ada, mereka sudah berkegiatan dan setelah kita cek mayoritas kegiatan galian mayoritas (di) bantaran sungai,” ungkapnya.
Wahid mengaku telah menyampaikan permasalahan penabrakan aturan ini langsung kepada Kepala Dinas PTSP Provinsi Maluku Utara saat kegiatan gerai pelayanan yang digelar di Kota Maba beberapa waktu lalu, agar menjadi bahan evaluasi saat penerbitan izin usaha galian C.
“Saya sudah sampaikan hal ini ke Kepala PTSP provinsi, agar saat melakukan pengurusan izin galian yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, terlebih dahulu menyertakan dokumen KKPR sebagai izin dasar. Nah ini yang kadang-kadang tabrakan di lapangan, pemprov mengeluarkan izin tetapi kita cek mereka tidak mengantongi KKPR,” terangnya.
Menurutnya, ketiadaan izin dasar tersebut berpotensi menimbulkan masalah hukum dan penindakan tegas di lapangan seperti yang pernah terjadi sebelumnya.
“Seharusnya para pelaku usaha ini mendapatkan KKPR terlebih dahulu baru bisa dikeluarkan izin yang lain, baik izin operasional maupun izin galian baru mereka bisa berkegiatan, sehingga tidak ada masalah. Yang ada kan kita bekukan seperti yang terjadi di Kali Onat beberapa waktu lalu,” tegas Wahid.
Guna menyelesaikan persoalan perizinan tersebut, Dinas PTSP Haltim bersama instansi terkait, termasuk PTSP Provinsi Maluku Utara, Kejaksaan, dan Kepolisian, telah menyepakati pemberian tenggat waktu bagi para pemilik usaha galian C untuk melengkapi seluruh dokumen perizinan hingga tahun 2027.
“Kemarin kita sudah bersepakat agar para pelaku usaha terutama izin galian diberikan toleransi untuk bisa mengurus izin hingga 2027 mendatang,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.