Tandaseru — Sidang perdana kasus korupsi proyek pembangunan Istana Daerah (Isda) Kabupaten Pulau Taliabu senilai Rp17,5 miliar dengan terdakwa mantan Bupati Pulau Taliabu dua periode, Aliong Mus, resmi digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Senin (9/11/2026).
Duduk di kursi pesakitan, Aliong menjalani sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Kadar Noh.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara Michael mengungkapkan terdakwa bersama tiga orang lainnya diduga kuat menggerogoti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 hingga menimbulkan kerugian keuangan negara yang masif.
“Kerugian negara mencapai Rp8 miliar lebih. Terdakwa menerima aliran dana Rp2,4 miliar,” bebernya dilansir dari fajarmalut.com.
Atas perbuatannya, Aliong dijerat dengan dakwaan primair Pasal 603 jo Pasal 620 huruf G UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo UU Penyesuaian Pidana jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), serta subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor.
Usai mendengarkan pembacaan dakwaan oleh JPU, kuasa hukum terdakwa, Gafar Tuanane, menyatakan pihaknya tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. Majelis hakim kemudian memutuskan untuk melanjutkan persidangan pada Kamis (12/11/2026) dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak JPU.
Kasus korupsi megaproyek ini sebelumnya telah menyeret sejumlah nama lain ke meja hijau. Yopi Saraung selaku Komisaris PT Damai Sejahtera Membangun telah divonis 6 tahun penjara, denda Rp500 juta, serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2 miliar.
Sementara itu, kontraktor Melankton Relandesang dijatuhi vonis 5 tahun penjara dengan denda Rp100 juta. Adapun mantan Kepala Dinas PUPR Pulau Taliabu, Suprayidno, saat ini masih menjalani proses persidangan secara terpisah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.