Kejari Haltim Masih Tunggu Audit Kerugian Negara Kasus RTH Masjid Iqra dan Anggaran Fiktif Kota Maba

Tandaseru — Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) Masjid Raya Iqra serta dugaan anggaran fiktif di Kantor Kecamatan Kota Maba Tahun 2024 hingga kini masih bergulir di Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Timur, Maluku Utara. Kepastian hukum atas dua perkara tersebut masih menunggu perhitungannya diselesaikan oleh tim ahli auditor.

Kasi Intelijen Kejari Halmahera Timur, Aji Ibnu Ruyd, membenarkan bahwa kedua dugaan penyalahgunaan anggaran instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tersebut masih dalam tahap penyidikan.

“Sampai sejauh ini penyidik masih menunggu hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor. Itu yang belum kita dapatkan,” ujar Aji saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Ia menjelaskan, Kejari Haltim terus berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan tim ahli auditor guna mempercepat keluarnya laporan perhitungan resmi kerugian negara tersebut. Menurutnya, dokumen penentuan besaran kerugian negara merupakan elemen krusial untuk melangkah ke tahap selanjutnya.

“Pada prinsipnya kita tetap menunggu hasilnya seperti apa dan berapa besarannya. Hasil perhitungan kerugian negara itu yang nantinya menjadi dasar utama bagi penyidik untuk membawa perkara ke tingkat persidangan maupun penuntutan,” terang Aji.

Dua penanganan perkara ini sempat menyita perhatian publik Halmahera Timur setelah tim penyidik Kejari Haltim melakukan penggeledahan di dua kantor instansi terkait pada pertengahan 2025 dan awal 2026. Dari penggeledahan tersebut, penyidik telah menyita puluhan dokumen serta memeriksa sejumlah saksi untuk memperkuat alat bukti.

Tersangka Kasus BOK Puskesmas Buli Belum Ditahan

Selain menangani dua perkara di atas, Kejari Haltim juga tengah merampungkan berkas perkara kasus dugaan korupsi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas Perawatan Buli Tahun Anggaran 2022.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan mantan Kepala Puskesmas Perawatan Buli, Nurridah Asmayati Kiye alias NAK, sebagai tersangka. Meski telah berstatus tersangka, yang bersangkutan hingga saat ini belum ditahan oleh pihak kejaksaan.

Aji menerangkan, keputusan untuk belum melakukan penahanan didasari atas beberapa pertimbangan subjektif dan objektif penyidik.

“Untuk kasus BOK Buli sudah ada penetapan tersangka dan saat ini kami sedang melengkapi pemberkasan untuk kebutuhan persidangan. Tersangka tidak dilakukan penahanan karena penyidik mempertimbangkan sikap kooperatif yang ditunjukkan tersangka serta adanya kepentingan pengembalian kerugian negara. Tindakan penahanan tentu akan bergantung pada perkembangan dinamika keadaan ke depan,” pungkasnya.