Pendapatan Rp556,9 Miliar dan Belanja Rp714,5 Miliar, Pemda dan DPRD Morotai Tetapkan Postur APBD 2027

Tandaseru — Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menetapkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp556.936.486.079.

Sementara itu, alokasi belanja daerah untuk Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp714.573.222.453.

Rincian anggaran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (5/11/2026).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali, serta dipimpin Wakil Ketua I DPRD Djainudin Papala dan Wakil Ketua II DPRD Erwin Sutanto.

Djainudin menyampaikan, struktur anggaran dirancang dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

”Secara makro akuntansi anggaran, postur APBD Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2027 menetapkan pendapatan daerah dirancang sebesar Rp556.936.486.079. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp57.720.934.198, pendapatan transfer sebesar Rp499.215.551.881, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah,” kata Djainudin.

Ia menambahkan, alokasi belanja daerah sebesar Rp714.573.222.453 nantinya akan terbagi ke dalam empat pos utama, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menekankan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal pengelolaan anggaran daerah tersebut.

”Jadi, besaran angka tersebut menuntut ketelitian analitis, kepatuhan fiskal, serta komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Angka-angka ini menuntut ketelitian analitis, kepatuhan fiskal, serta komitmen kita bersama untuk memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar berorientasi pada pelayanan dasar, pemenuhan standar pelayanan minimal, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan infrastruktur ekonomi kerakyatan,” ujar Djainudin.