Tandaseru — Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Lapangan Sasadu Lamo, Desa Acango, Kecamatan Jailolo, Senin (17/8/2026).
James Uang bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dalam upacara yang dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Halmahera Barat, kepala SKPD, jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), serta peserta dari unsur TNI/Polri, pelajar dan masyarakat.
Dalam prosesi pengibaran Bendera Pusaka, Letnan Dua (Inf) Agustan bertindak sebagai Komandan Upacara. Sementara Nurul Hijriah Djusran, siswi SMK Muhammadiyah Jailolo, dipercaya sebagai pembawa baki bendera.
Usai memimpin upacara, James mengatakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembangunan di Halmahera Barat.
Menurutnya, usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan momentum untuk melihat kembali sejauh mana kebijakan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mengisi kemerdekaan.
“Sebagai pemerintah daerah, kita juga merefleksi kebijakan-kebijakan pembangunan yang kita lakukan sebagai upaya mengisi kemerdekaan ini sudah sejauh mana,” ujar James.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah pembangunan yang harus diselesaikan. Sejumlah program prioritas pemerintah daerah juga belum sepenuhnya tuntas.
James mengatakan, dirinya bersama Wakil Bupati Djufri Muhamad berharap pada akhir masa jabatan dapat memberikan dampak yang lebih baik bagi masyarakat.
“Pemimpin boleh berganti, tapi cita-cita pembangunan tidak pernah berganti,” katanya.
Selain pembangunan, James menyoroti kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Halmahera Barat. Ia menyebut sejumlah persoalan sosial dan sengketa lahan di beberapa wilayah berpotensi berkembang menjadi konflik jika tidak dikelola dengan baik.
“Halmahera Barat harus jujur mengatakan bahwa ada masalah-masalah sosial yang terkadang menjadi potensi konflik. Ini juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah bersama dengan aparat penegak hukum,” ujarnya.
Menurut James, pencegahan konflik perlu dilakukan sejak dini melalui sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat. Ia menegaskan, keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat sekaligus bagian dari visi pembangunan Halmahera Barat.
“Kalau gangguan keamanan, pasti semua hal tidak bisa dilakukan dengan baik,” tegasnya.
James juga mengajak seluruh stakeholder di Halmahera Barat memperkuat soliditas dan sinergitas dalam mengisi kemerdekaan melalui pembangunan di berbagai bidang.
Ia menilai, pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat dan pers memiliki peran dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal pembangunan.
“Pemerintah daerah dan masyarakat sama-sama kita bergandengan tangan sebagai sesama anak bangsa, sehingga upaya-upaya ke depan yang direncanakan bisa berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, James turut menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait pengurangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Ia berharap pemerintah pusat tetap memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah agar program pembangunan Halmahera Barat dan penjabaran program nasional di daerah dapat berjalan.
“Marilah pemerintah pusat juga peduli dengan pemerintah daerah, supaya program-program daerah maupun penjabaran visi program nasional daerah ini bisa dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.