Gaji Puluhan Pegawai PDAM Morotai Belum Dibayar, 8 Desa Krisis Air Bersih

Tandaseru — Pemda Pulau Morotai, Maluku Utara, dilaporkan menunggak pembayaran gaji Desember 2024 puluhan pegawai PDAM. Penundaan ini berdampak pada absennya para pegawai dalam bertugas sehingga delapan desa di Morotai mengalami krisis air bersih.

Tak hanya gaji, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga dikabarkan belum Tunjangan Hari Raya (THR) pegawai Nasrani.

Penundaan gaji ini dikeluhkan pegawai PDAM yang enggan namanya dipublikasikan.

“Termasuk THR milik sejumlah pegawai PDAM non muslim. Seharusnya gaji wajib bayar karena kebutuhan keluarga. Apalagi menghadapi Natal dan Tahun Baru bagi mereka yang merayakannya,” ungkap pegawai kepada wartawan, Sabtu (28/12/2024).

Ia bilang, sudah sepekan belakangan petugas yang bertugas menjaga pipa induk tak masuk kerja. Alhasil, air tak bisa dialirkan ke delapan desa di kawasan ibukota kabupaten.

Mohtar, warga Desa Muhajirin, mengecam Pemda Morotai yang menunggak pembayaran gaji pegawai PDAM.

“Kalau isu soal pembayaran gaji dan THR itu benar, maka sebelum akhir Desember Pemda Morotai harus bayar hak mereka, karena menghadapi Natal dan Tahun Baru banyak kebutuhan dan itu harus dibayarkan, tidak boleh tidak,” tegasnya.

Mohtar bilang, jika tidak dibayarkan akan berdampak pada pelayanan publik. Misalnya pelayanan air bersih yang saat ini sudah dirasakan warga.

“Kalau kewajiban mereka sudah jalankan, lalu tidak diberikan hak, maka bisa jadi akan berdampak pada pelayanan misalnya air mati, karena sudah seminggu ini air tidak jalan. Saya menduga ini salah satu penyebabnya juga, maka segera dibayarkan hak-hak para pegawai PDAM,” cetusnya.

Direktur PDAM Muslim Djumati yang dikonfirmasi terpisah mengaku gaji pegawai dan THR Senin 30 Desember sudah akan dibayar.

“Hari Senin seluruh gaji pegawai sudah terbayar, karena infonya SP2D sudah dibuat. Jadi inshaa Allah aman,” singkatnya.

Sementara Kepala BPKAD Suriani Antarani menyatakan pembayaran gaji masih melihat kondisi keuangan daerah.

“Sesuai arahan Pak Bupati sampai tanggal 31 Desember. Tapi dilihat lagi kemampuan keuangan, kalau memungkinkan maka bisa dibayar. Dan kalau tidak maka masuk di luncuran tahun depan 2025,” tandasnya.