Bersama 4 Paslon Pilgub Maluku Utara, Bawaslu Deklarasikan Harmoni Tanpa Politik Uang

Tandaseru -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan deklarasi harmoni tanpa politik uang pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2024 yang berlangsung di Ballroom Royal's Resto & Function Hall Ternate, Senin (30/9) malam.

Deklarasi itu dihadiri langsung calon Wakil Gubernur (Cawagub) Maluku Utara nomor urut 2 Sahril Thahir, Cawagub Maluku Utara nomor urut 3 Basri Salama, dan calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 4 Benny Laos.

Sementara calon Gubernur Maluku Utara nomor urut 1, Husain Alting Sjah mengikuti deklarasi secara daring karena sedang berkampanye di Kabupaten Pulau Morotai.

Anggota Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Rusli Saraha dalam sambutannya mengawali deklarasi menyampaikan, secara kelembagaan Bawaslu berharap agar masa kampanye Pilkada para pasangan calon dapat menjadikannya sebagai momentum pendidikan politik yang mencerahkan publik.

"Ini menjadi harapan kita semua sehingga nanti dilaksanakannya Pilkada di Provinsi Maluku Utara ini benar-benar berlangsung secara jujur, adil, dan bermartabat," kata Rusli.

Rusli mengemukakan, berdasarkan catatan Bawaslu sebagaimana register penanganan pelanggaran pada pemilu sebelum-sebelumnya, paling banyak pelanggaran terjadi saat masa kampanye.

Sebab itu kata dia, catatan pelanggaran tersebut menjadi ikhtiar bagi Bawaslu untuk mengingatkan kepada semua pihak. Terutama larangan bagi ASN untuk tidak terlibat politik praktis, serta kepala desa dan aparatur desa agar tidak berpihak terhadap paslon tertentu.

Selain suasana harmoni yang perlu dijaga dalam momentum pesta demokrasi ini, Rusli menegaskan bahwa praktek politik uang menjadi sasaran utama pengawasan Bawaslu.

Berdasarkan catatan KPK, lanjutnya, ada sekitar 100 lebih kepala daerah ditangkap gara-gara terjerat korupsi. Masalah korupsi di tubuh pemerintahan itu salah satu penyebabnya adalah proses Pilkada yang berbiaya mahal.

"Dan itu mayoritas dilakukan oleh para pelaku-pelaku politik uang. Sehingga demikian, kita berharap dan kita inginkan Gosale Puncak (lokasi kantor gubernur) kedepan dipimpin oleh orang-orang yang menjaga kehormatannya, tidak terlibat dalam praktek politik uang," cetus dia.