50 ASN Tidore dan Haltim Ikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator

Tandaseru -- 50 ASN Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digelar atas kerja sama Pemkot Tikep, Pemda Haltim, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini digelar di hotel Ayu Lestari Ternate, Rabu (24/4/2024).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Provinsi yang diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia M Miftah Baay. Adapun peserta pelatihan kepemimpinan ini terbagi atas dua kelas, yaitu Kelas A Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dengan jumlah peserta 29 orang dan Kelas B Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dengan jumlah peserta 21 orang.

Miftah mengatakan, kualitas dan kapasitas kepemimpinan merupakan fitur pokok yang wajib dimiliki sumber daya manusia dalam organisasi. SDM memadai akan melengkapi diri dengan pelatihan kepemimpinan lebih dari sekadar proses prosedur dan administrasi dalam karier, pelatihan administrator menjadi sarana untuk mengembalikan organisasi kepada nilai-nilai ideal ketika menjadi praktik dalam kesehariannya.

“Pelatihan kepemimpinan administrator bertujuan untuk pengembangan kompetensi kepemimpinan agar dapat membentuk pemimpin sektor publik yang mampu menginisiasi dan mengelola perubahan yang diharapkan tidak hanya perubahan pada aspek kognisi, namun juga aspek afeksi dan kepemimpinan konsekuensi dari tuntutan tersebut, membawa implikasi terhadap pembenahan atau reformasi yang dilakukan oleh lembaga,” tutur Miftah.

Mewakili Bupati Haltim, Asisten Setda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nurdin Hadi dalam sambutannya mengatakan, penyelenggaran pelatihan kepemimpinan administrator ini bertujuan menghasilkan pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan manajemen kinerja untuk memenuhi standar kompetensi manajerial administrator.

“Pelatihan ini diharapkan peserta menjadi pemimpin yang memiliki kompetensi kepemimpinan kinerja sebagai kompetensi manajerial, untuk menjamin terlaksananya akuntabilitas jabatan administrator dan kemampuan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai SOP serta terselenggaranya peningkatan kinerja secara berkesinambungan,” ungkap Nurdin.