Tandaseru — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) I dan Konsultasi Publik (KP) I Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Strategis Oba Tengah dan Kawasan Bandar Udara Sultan Nuku Tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Selasa (20/10/2026).
Wali Kota Tidore Kepulauan yang diwakili oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Rudy Ipaenin, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Rudy menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI atas bantuan teknis yang diberikan, serta Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Maluku Utara selaku tim penyusun.
Rudy menegaskan bahwa penataan ruang merupakan instrumen kebijakan penting untuk memastikan potensi wilayah dapat dimanfaatkan secara optimal, proporsional, dan bertanggung jawab. Menurutnya, penyusunan RDTR Kecamatan Oba Tengah memiliki nilai strategis dalam memperkuat kepastian arah pembangunan dan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
“Kepastian tata ruang merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan dunia usaha, membuka peluang investasi, serta mendorong kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Rudy.
Ia juga mengimbau seluruh pemangku kepentingan mulai dari pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, hingga pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan konstruktif. Keberhasilan RDTR, lanjutnya, tidak hanya diukur dari selesainya dokumen, tetapi dari efektivitasnya sebagai pedoman pembangunan yang ramah investasi, berkelanjutan, dan tangguh bencana.
Pada kesempatan yang sama, Kasubdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.E Kementerian ATR/BPN, Dian Ayu Wulandari, menyampaikan arahan secara daring.
Ia menekankan bahwa RDTR merupakan produk hukum daerah, sehingga seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peran strategis untuk memastikan substansi dokumen sesuai dengan arah pembangunan serta kondisi faktual di lapangan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian ATR/BPN RI, Tim Penyusun UNU Maluku Utara, para Pimpinan OPD, camat, lurah, serta kepala desa se-Kabupaten/Kota terkait.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.