“Misalnya daerah kita Maluku Utara daerah pertambangan investasi besar-besaran dengan nilai triliun. Namun kita tidak punya peran yang kuat seperti isu ketenagakerjaan, kecelakaan dan marak kerusakan lingkungan. Minimal bisa memberikan kontribusi terhadap problem ini,” tambahnya.
“Meskipun saya sebagai anggota DPRD Maluku Utara, tetapi ada banyak kebijakan yang kami putuskan memang belum memenuhi aspek kebutuhan mendasar mengingat informasi-informasi yang didapat terbatas,” terang dia.
Makanya wadah instrumen ini penting untuk menjadi jembatan, agar disodorkan isu-isu ke pemerintah lalu diputuskan oleh pemerintah daerah.
Ia menambahkan, hampir sebagian besar DPD kabupaten/kota, OKP Cipayung, dan sayap partai sudah dilakukan komunikasi.
“Insya Allah mereka siap dukung, tinggal menunggu waktunya mengeluarkan rekomendasi. Setelah itu dalam waktu dekat kami akan mendaftar,” tandas Sukri.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.