Jasa Besar Sultan Zainal Abidin Sjah ‘Dilupakan’ Pemerintah Pusat

Tandaseru -- Ngofa Adat Kesultanan Tidore di Maluku Utara angkat bicara soal tidak masuknya almarhum Sultan Zainal Abidin Sjah sebagai salah satu tokoh yang dianugerahi Pahlawan Nasional oleh Presiden Joko Widodo November nanti.

Ketua Ngofa Adat Kesultanan Tidore, M Bakri Dano mengatakan upaya Pemerintah Kota mengusulkan Sultan Zainal Abidin Sjah sudah maksimal. Hanya saja, pemberian gelar para tokoh oleh pemerintah pusat dinilai tidak objektif dan maksimal.

Bakri menegaskan, Sultan Zainal Abidin Sjah tanpa diusul oleh Pemerintah Kota pun layak diberi gelar Pahlawan Nasional.

"Hasil seminar di Universitas Negeri Jakarta beberapa bulan lalu itu kesimpulannya tanpa diusul Sultan Zainal Abidin Sjah layak diberi gelar Pahlawan Nasional, karena faktor sejarah dan perjuangan beliau," tegas Bakri saat ditemui di kediamannya, Sabtu (30/10).

Bakri menyebutkan bukti konkrit perjuangan Sultan Zainal Abidin Sjah adalah menyerahkan sepertiga wilayah Kesultanan Tidore ke Indonesia, salah satunya Papua.

"Apakah sepertiga dari wilayah yang diserahkan ke Indonesia saat itu bukan bukti? Seharusnya pemerintah pusat sadar bahwa perjuangan pembentukan Indonesia saat itu bagian dari perjuangan almarhum," ungkapnya.

Ia mengisahkan, saat itu Presiden Soekarno tiga kali mengunjungi Tidore hanya untuk membujuk sang Sultan agar Tidore dan Papua serta wilayah kekuasaan Tidore lainnya masuk ke Indonesia.

"Dan itu termuat dalam resolusi PBB. Setelah Tidore dan Papua menyatu atau masuk ke Indonesia, Bung Karno pernah menawarkan agar Tidore jadi Daerah Istimewa sebagai bentuk balas jasa, namun ditolak oleh beliau. Beliau hanya inginkan kesetaraan saja saat itu," terang Bakri.