Sekilas Info

Dokumen APBD-P Belum Jelas, Banggar Morotai Bakal Panggil Kembali TAPD

Anggota DPRD Morotai, Rasmin Fabanyo. (Tandaseru/Irjan)

Tandaseru -- Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai, Maluku Utara bakal memanggil kembali Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Senin (26/10) pekan depan. Pasalnya, hingga kini dokumen APBD Perubahan 2020 belum sampai ke tangan DPRD.

"Tetap memastikan karena ini waktu pembahasan anggaran sudah mulai berakhir, dan bahkan APBD Perubahan juga belum jelas kapan diajukan. Atau diajukan atau tidak kami juga belum tahu," ungkap Anggota Banggar M. Rasmin Fabanyo kepada tandaseru.com, Kamis (22/10).

"Kami ingin memastikan apakah Pemerintah Daerah hendak mengajukan APBD Perubahan ataukah tidak? Kalau misalnya tidak diajukan alasan mereka apa? Itu yang butuh kita tahu. Selanjutnya, kita kan membutuhkan penjelasan yang detail berkaitan dengan realokasi dan refocusing anggaran yang telah diberitahukan oleh DPRD supaya tidak terjadi pergeseran berdasarkan dengan SKB yang ada," cetus Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Menurut Rasmin, pemberitahuan yang diserahkan oleh Pemerintah ke DPRD itu sifatnya gelondongan tanpa rincian. Karena itu, jika ada dokumen APBDP maka bisa disisir oleh DPRD.

"Kita cari tahu Rp 59 miliar yang digeser itu apa-apa saja itemnya? Itu harus dikaji dan harus kita lihat, agar ada transparansi anggaran di situ," tegasnya.

Selain itu, kata Rasmin, DPRD juga ingin tahu penyebab defisit Rp 146 miliar.

"Itu juga kita harus melakukan pembahasan pengkajian secara mendalam. Kenapa kita butuh APBD Perubahan? Karena rencana pinjaman yang diajukan ke Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu ada beberapa kegiatan yang melekat dalam APBD tahun 2020. Karena itu kita butuh penjelasan yang detail," tandasnya.

Penulis: Irjan Rahaguna
Editor: Sahril Abdullah