Tandaseru — Wakil Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, membacakan Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) 2025 pada rapat paripurna ke 39 masa persidangan III tahun 2025, yang berlangsung di gedung DPRD, Kamis (4/9/2025).
Dalam pidatonya, Helmi menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum DPRD dari masing-masing fraksi.
”Untuk Fraksi PKS, kami sependapat bahwa pos-pos pendapatan seperti retribusi persetujuan bangunan gedung dan sektor jasa lainnya perlu mendapat atensi dan perlu digenjot secara optimal. Dan kepada OPD BPKAD agar dapat mengambil langkah strategis dalam penagihan DBH provinsi yang menjadi hak pemerintah kabupaten Halmahera Selatan,” tuturnya.
“Atas sorotan terhadap kebijakan pemerintah berupa makan bergizi gratis (MBG), akan segera kami lakukan langkah-langkah yang diperlukan sehingga kejadian yang menjadi sorotan Fraksi PKS dapat diantisipasi,” sambung Helmi.
Pemda juga memberikan jawaban atas pandangan Fraksi Nasdem. Helmi menyatakan, pemda sependapat atas masukan yang diberikan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan pembobotan terhadap rancangan APBD Perubahan yang akan dibahas bersama.
”Untuk Fraksi PKB, dapat kami jelaskan secara umum bahwa kenaikan belanja operasi pada APBD Perubahan sebesar Rp 135,49 miliar atau 11% merupakan kenaikan atas alokasi belanja pegawai sebesar Rp 35,2 miliar atau 6% yang disebabkan oleh penambahan anggaran gaji PPPK sebanyak 1.343 orang, penambahan gaji CPNS 178 orang, dan penyesuaian gaji dan tunjangan ASN,” jabarnya.
Alokasi belanja barang dan jasa sebesar Rp 37,3 miliar atau 7% berupa penambahan kegiatan-kegiatan prioritas seperti alokasi anggaran pengawasan dan alokasi anggaran dukungan pelayanan pada beberapa OPD. Alokasi belanja hibah berupa dukungan sarana prasarana kepada lembaga vertikal, sarana dan prasarana umum kepada kelompok masyarakat atau desa berupa tempat ibadah, jalan dan PSU lainnya.
“Untuk penjelasan secara detail dan komprehensif akan disampaikan pada rapat pembahasan APBD Perubahan tahun 2025 bersama Badan Anggaran DPRD,” ujarnya.
Untuk Fraksi Gerindra, atas kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp 32,5 miliar, Helmi menjelaskan, kenaikan berasal dari kenaikan target pajak restoran, pajak barang jasa tertentu atas tenaga listrik, pajak bumi dan bangunan, PKB dan BBN-KB, retribusi PBG, retribusi IMTA serta pendapatan BLUD RSUD.
”Kami juga sependapat bahwa dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh keberhasilan masing-masing OPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Olehnya itu, evaluasi secara berkala tentu menjadi hal yang perlu kami lakukan untuk memastikan setiap pimpinan OPD maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut,” tukas Helmi.
Untuk Fraksi Golkar, pemda sangat sependapat bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan perlu dilakukan melalui inovasi dan optimalisasi aset, dan perlu meningkatkan pelayanan dengan pemenuhan infrastruktur, pertanian, pendidikan dan kesehatan.
”Untuk Fraksi Perjuangan Demokrat, atas beberapa hal yang telah disampaikan, dapat kami jelaskan sebagai berikut. Dalam pelaksanaan hibah daerah kami sepakat bahwasanya penggunaan hibah ini harus transparan, akuntabel dan tidak disalahgunakan. Dalam pelaksanaannya harus memenuhi norma dan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.
“Belanja tidak terduga yang turun signifikan dapat kami jelaskan bahwa penurunan tersebut disebabkan adanya pengalihan kepada alokasi belanja PPPK. Di mana pada APBD pokok alokasi belanja PPPK belum terdistribusikan pada belanja pegawai masing-masing OPD sehingga kebijakan yang dilakukan adalah memasukkan anggaran tersebut pada belanja tidak terduga,” imbuh Helmi.
Untuk Fraksi Amanat Persatuan Indonesia, pemda menyambut baik saran dan masukan di antaranya mengoptimalkan PAD melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada, mendorong program pembangunan yang lebih luas dan berkualitas serta meningkatkan pelayanan publik, juga pengalokasian anggaran yang efektif dan efisien dalam pencapaian program.
Tinggalkan Balasan