Tandaseru — Calon Bupati petahana Halmahera Barat Danny Missy dinilai memberikan data yang keliru kepada warga saat berkampanye. Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi Maluku Utara pasca beredarnya video kampanye Danny di Desa Gufasa, Kecamatan Jailolo.
Dalam video berdurasi 01.36 menit itu, Danny menyatakan semenjak menjadi Bupati Halbar terobosan yang dilakukannya di bidang sosial di antaranya adalah meningkatkan kuota penerima PKH. Danny bilang, saat ia pertama kali menjadi Bupati hanya ada 300 penerima PKH di Halbar.
“Sedangkan untuk PIP-nya sekitar 500 penerima. Ketika kita coba melihat kenapa kok sedikit begini (penerimanya)? Padahal masyarakat kita begini banyak,” tuturnya di hadapan warga.
Danny pun melakukan lobi ke Pemerintah Pusat untuk menambah kuota penerima bantuan Kementerian Sosial.
“Kebetulan Menteri Sosial adalah teman kita sendiri, teman seperjuangan. Apa yang terjadi, bapak-ibu sekalian, PKH naik menjadi 8.000 (penerima). Lompatan yang luar biasa,” ucapnya.
Pernyataan Danny di depan warga tersebut diprotes Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Malut Rudy Rasabessy. Kepada awak media Rudy menyatakan, PKH pertama kali hadir di Provinsi Malut hanya di dua kabupaten yakni Halmahera Utara dan Halbar.
“Tercatat tahun 2011 Halbar ada tiga kecamatan yang menerima, yaitu Ibu, Ibu Utara, dan Ibu Selatan dengan jumlah penerima 942 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), total anggaran Rp 1,4 miliar,” tuturnya, Selasa (13/10).
Pada tahun 2013, sambung Rudy, pihaknya membuat proposal pengembangan PKH di Halbar yang harus ditandatangani Bupati dan Wakil Bupati. Namun saat itu Bagian Hukum dan Sekretaris Daerah enggan menandatangani sebab di dalam proposal tercantum nama Kecamatan Jailolo Timur yang merupakan wilayah sengketa tapal batas.
“Oleh karena itu kami kembali menghadap Bupati Namto Hui Roba. Bupati Namto langsung tanyakan dengan nada canda ‘kamu tidak baca koran?’, sebab saat itu Jailolo Timur masuk Halut. Tapi data kami saat itu masih masuk sembilan kecamatan, termasuk Jailolo Timur, dalam pengembangan PKH 2013,” paparnya.
“Tahun 2015, hasil pengembangan PKH menjadi 3.124 KPM dengan total anggaran Rp 2 miliar lebih. Setelah itu tiap tahun ada pengembangan penerima PKH dengan acuan data bersumber dari BPS,” ungkap Rudy.
Dia menambahkan, pada tahun 2017 hingga 2020 acuan data penerima PKH sudah berdasarkan Pusdatin. Pada 2020 ini, penerima PKH di Halbar mengalami penurunan lantaran ada perubahan komponen.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.