Tandaseru — Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate menilai Wali Kota Burhan Abdurahman dan Dinas Pendidikan lemah menyikapi persoalan yang menimpa dunia pendidikan di Ternate. Fraksi Nasdem menilai, ada banyak masalah yang hingga kini terkesan didiamkan Pemerintah Kota.
Dalam kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat bersama para kepala sekolah SMP dan pengurus PGRI Kota Ternate, Ketua Fraksi Nasdem yang juga Anggota Komisi III, Nurlaela Syarif menemukan sejumlah persoalan dunia pendidikan. Kata dia, pelayanan pendidikan di Kota Ternate mulai dari tingkatan PAUD, TK, SD dan SMP belum maksimal.
Nurlaela bilang, sejak awal pihaknya selalu berkoordinasi dan memberikan masukan kepada Diknas tentang langkah strategis dan antisipasi seperti metode daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).
“Memang sejuah ini berjalan tapi Diknas tidak melakukan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa,” tuturnya kepada tandaseru.com, Rabu (10/6).
Nurlaela mencontohkan soal keseragaman jam belajar mengajar di rumah. Diknas belum berpikir dan bertindak membuat Peraturan Wali Kota yang mengatur jam wajib belajar di rumah secara seragam.
“Biar ada kerja sama guru dan orangtua dan serentak dengan seluruh siswa. Selama ini hanya kembali ke kreativitas guru masing-masing,” ujarnya.
Jam belajar ini menjadi penting, kata Nurlaela, karena meski di rumah tapi suasana sekolah juga tetap terasa.
“Kalau pemberlakuan jam belajar misal mulai dari jam 8 pagi sampe jam 11 siang, siswa di rumah tetap menggunakan baju seragam misalkan,” sambungnya.
Nurlaela mengakui, pendidikan tanpa peran guru itu berat. Karena itu dia bilang perlu ada kerja sama antara guru dan orangtua siswa.
“Dan pemerintah harus hadir memfasilitasi ini secara adil dan bijaksana,” ujarnya.
Selain itu, Fraksi Nasdem menilai Pemkot tidak kreatif memanfaatkan metode kelas online dengan fasilitas Zoom Meeting.
“Temuan kami di lapangan, sebenarnya Diknas tidak sigap dan tanggap berkolaborasi dengan wadah PGRI. Sebenarnya sekolah siap, sebagian guru juga siap untuk kelas online, hanya di setiap kelas perlu pasang jaringan internet. Guru juga didorong kapasitas SDM-nya berbasis IT untuk mengajar. Anak-anak di rumah, guru di kelas, itu model kelas online,” imbuh Nurlaela.
Dia menambahkan, perlu juga disiapkan sarana pendukung oleh pemerintah, dan kesiapan SDM guru untuk bisa ikut serta.
“Tapi sekolah siapkan tim IT pembelajaran, guru bisa disiapkan. Kami dapat info PGRI dan DPRD sudah tawarkan skema ke Dinas Pendidikan tapi implementasinya lemah. Selama ini langkah inovasi hanya dari PGRI, seperti kerja sama dengan RRI untuk program pendidikan secara gratis bahkan guru berkontribusi untuk membayar secara patungan narasumber dan Dinas Pendidikan tidak support. Ini disayangkan,” tutup Nurlaela.
Tinggalkan Balasan