Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mempercepat jangkauan pelayanan bagi sekitar 19.000 calon penerima manfaat yang hingga kini belum terlayani.
Langkah strategis tersebut dibahas dalam rapat evaluasi bersama Satuan Tugas (Satgas) MBG Halbar, Koordinator Wilayah (Korwil) Badan Gizi Nasional (BGN), para kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Halbar, Jumat (6/11/2026).
Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyatakan evaluasi ini bertujuan memetakan kendala di lapangan sekaligus memastikan mutu program. Ia menegaskan aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama yang wajib dijaga oleh seluruh pengelola.
“Hal yang paling penting saya tekankan kepada seluruh pengelola SPPG adalah menjaga kualitas makanan. Jangan sampai terjadi kasus keracunan. Program ini sudah berjalan lebih dari satu tahun di Halbar dan sejauh ini belum ada kasus keracunan. Kondisi ini harus terus kita pertahankan,” tegas James.
James menambahkan, keseriusan pemda dalam mengawal program nasional ini juga sejalan dengan adanya potensi dana apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebesar Rp1 triliun bagi pemda yang berprestasi. Dalam skema insentif tersebut, daerah peraih juara pertama akan memperoleh Rp3 miliar, juara kedua Rp2 miliar, dan juara ketiga Rp1 miliar.
Sebagai bentuk pengawasan konkret di lapangan, Pemkab Halbar bersama Satgas dan Korwil BGN dijadwalkan bakal menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah wilayah, mulai dari Kecamatan Jailolo Selatan, Jailolo, Sahu, Sahu Timur, hingga Kecamatan Ibu.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Satgas MBG Halbar, Julius Marau, merinci dari total target 35.000 sasaran penerima manfaat di Halbar, saat ini baru sekitar 16.000 orang yang sudah terlayani. Sementara sisa 19.000 penerima manfaat lainnya didorong agar dapat terakomodasi sepenuhnya pada tahun 2027.
Guna mengejar sisa target tersebut, Julius menegaskan pihak pemda berfokus mempercepat operasionalisasi dapur SPPG yang konstruksi fisiknya telah rampung 100 persen.
“Kami mendorong agar dapur SPPG yang bangunannya sudah selesai 100 persen segera dioperasionalkan. Dengan begitu, masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan bisa segera terjangkau,” kata Julius.
Berdasarkan data hasil evaluasi, terdapat 12 titik SPPG untuk kategori dapur aglomerasi atau mandiri, di mana sembilan di antaranya telah aktif beroperasi dan tiga lainnya berstatus ditangguhkan (suspend) untuk perbaikan. Adapun untuk kategori wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T), disiapkan 42 titik SPPG dengan lima dapur di antaranya telah rampung fisik secara penuh dan siap didorong operasionalnya oleh BGN.
Sembari menunggu kesiapan seluruh infrastruktur pendukung, Satgas MBG Halbar juga telah melayangkan usulan kepada BGN agar SPPG yang sudah aktif saat ini diberikan rekomendasi untuk memperluas jangkauan wilayah pelayanan secara temporer.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.