Tandaseru — Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, Ramlan Drakel, menegaskan proyek pengaspalan jalan (hotmix) ruas Sabatai-Sabala tetap masuk dalam perencanaan pemerintah daerah. Ia meminta warga tidak terprovokasi isu pemindahan proyek infrastruktur tersebut.
Ramlan menjelaskan, anggaran proyek jalan hotmix itu tersebar di tiga kecamatan dengan porsi masing-masing sekitar 5 kilometer, yakni di Kecamatan Morotai Selatan, Morotai Timur, dan Morotai Utara.
“Khusus Morotai Selatan yang masuk dalam perencanaan adalah Desa Pandanga, Wawama, Gotalamo dan Desa Sabatai-Sabala. Tetapi tidak ada dalam postur APBD ditetapkan nama desa, hanya tertulis pengembangan jalan di Kecamatan Morotai Selatan,” ujar Ramlan, Rabu (4/11/2026).
Terkait tudingan adanya pengalihan proyek, Ramlan menegaskan hal tersebut sangat keliru. Menurutnya, proyek tidak dialihkan, melainkan dikerjakan secara bertahap dengan mendahulukan Desa Pandanga berdasarkan skala prioritas, sebelum dilanjutkan ke desa-desa lainnya.
“Kenapa desa Pandanga-Juanga menjadi prioritas utama? Karena ada fasilitas publik di sana, seperti pelabuhan feri, dan situs bersejarah yang setiap saat dikunjungi wisatawan,” kata Ramlan.
Ia merinci, tahap pengerjaan berikutnya akan dilanjutkan ke Desa Wawama sepanjang sekitar 1 kilometer karena kondisi jalan sudah tidak layak. Sementara itu, sisa sekitar 3 kilometer akan disebar ke beberapa titik, termasuk Gotalamo dan Darame karena berada di kawasan perkotaan, serta wilayah lainnya.
“Bukan hilang, bukan dicuri, bukan dipindah. Hanya belum sampai gilirannya,” tegasnya memastikan kelanjutan proyek ruas Sabatai Tua-Sabala.
Di sisi lain, Ramlan menilai kegaduhan di tengah masyarakat bukan disebabkan kebijakan pemerintah daerah, melainkan akibat kepanikan sejumlah anggota DPRD yang sebelumnya telah memberikan janji kepada warga.
“Ini sebenarnya hanya bentuk kepanikan DPRD karena mereka yang menjanjikan masyarakat, sehingga nekat melakukan tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Kan masih ada jalur koordinasi untuk mengetahui kepastiannya,” cetus Ramlan.
Ia juga menyayangkan aksi turun ke jalan yang dilakukan sebagian anggota DPRD bersama massa. Ramlan meminta para wakil rakyat tersebut menghentikan tindakan yang memprovokasi warga hingga berujung pada aksi blokade jalan.
“Jadi, stop provokasi warga, karena tindakan memblokir jalan telah merugikan kepentingan banyak orang. Kedepankan fungsi DPRD, bukan turut melakukan aksi. DPRD adalah lembaga pengawas dan mitra pemerintah, bukan peserta aksi yang ikut membakar emosi di lapangan,” tuturnya.
Menurut Ramlan, keretakan hubungan kemitraan antara legislatif dan eksekutif di Pulau Morotai saat ini turut disumbang ulah Ketua DPRD Muhamad Rizki dan Anggota DPRD Johor Boleu.
“Untuk itu, saya ingatkan anggota DPRD, kemarahan rakyat tidak boleh dijadikan panggung untuk menutupi janji yang pernah kalian ucapkan sendiri,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.