Tandaseru — Kader Partai Gerindra di Provinsi Maluku Utara mengeluhkan uang saku diklat partai yang “dipajaki” oknum anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Diklat tersebut berlangsung di kota Sofifi.
HK, salah satu kader, mengungkapkan insiden itu terjadi saat ia bersama tiga rekannya dalam perjalanan pulang ke Jailolo dari lokasi diklat, Selasa (20/10/2026). Saat itu, oknum legislator juga berada dalam satu mobil angkutan umum lintas Halmahera bersama keempat kader pasca-penutupan diklat.
Diklat Laskar Gerindra itu sendiri berlangsung selama tiga hari, terhitung sejak Minggu (18/10/2026) hingga Selasa (20/10/2026) di GOR Sofifi, Desa Akekolano, Kota Tidore Kepulauan. Usai kegiatan, para peserta dibekali uang saku oleh panitia. Namun, di tengah perjalanan pulang, oknum anggota DPRD meminta sebagian dari uang saku tersebut dengan alasan patungan membiayai transportasi.
“Kami ‘dipajaki’ saat perjalanan pulang,” ungkap HK kepada media.
Awak media telah berupaya mengonfirmasi oknum anggota DPRD Halbar tersebut, namun hingga berita ini ditayangkan nomor yang bersangkutan belum dapat dihubungi.
Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Halbar, Imran Lolori, membantah adanya pungutan liar (pungli) atau pemajakan terhadap para kader. Ia menegaskan, peristiwa tersebut murni disebabkan kesalahpahaman terkait biaya transportasi.
Imran menjelaskan, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra yang berada dalam rombongan saat itu kehabisan uang tunai untuk membayar ongkos kendaraan dari Sofifi menuju Jailolo. Oleh karena itu, anggota DPRD tersebut meminta bantuan peserta untuk patungan membayar sewa mobil, bukan memotong uang saku.
“Faktor miskomunikasi saja. Anggota partai ini hanya meminta bantuan karena saat itu tidak ada uang di saku, sehingga meminta patungan untuk membayar mobil dari Sofifi ke Jailolo,” ujar Imran.
Imran juga membantah anggapan uang peserta tidak dikembalikan. Ia memastikan seluruh uang patungan tersebut telah diganti seketika rombongan tiba di Jailolo pada hari yang sama.
“Setelah sampai Jailolo, uangnya langsung diganti. Jadi, ini bukan pungutan atau dipajaki. Itu hanya masalah miskomunikasi dan pada hari itu juga uang para peserta Laskar sudah diganti. Jadi hanya miskomunikasi dan tidak ada masalah lagi,” tegas Imran.
DPC Partai Gerindra Halbar menegaskan, persoalan antara oknum anggota DPRD dan para kader Laskar Gerindra telah diselesaikan secara tuntas.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.