Tandaseru – Pemerintah Daerah dan Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Timur menyambangi Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Maluku Utara, Jumat (17/7/2026).
Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan konsultasi terkait hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (Evran) Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Halmahera Timur.
Rombongan Pemkab Haltim dipimpin Sekretaris Daerah Ricky Chairul Richfat, didampingi Inspektur Daerah, Kepala Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan, serta Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan. Sementara dari legislatif, hadir jajaran pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Haltim.
Kedatangan rombongan tersebut diterima Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD) BPKP Perwakilan Malut, Muhammad Rakhmat, bersama tim evaluator.
Dalam pertemuan tersebut, BPKP memaparkan secara rinci hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran TA 2026, yang difokuskan pada lima sektor prioritas nasional, yaitu:
- Penurunan prevalensi stunting
- Peningkatan kualitas pendidikan
- Peningkatan pelayanan kesehatan
- Penguatan ketahanan pangan
- Percepatan pengentasan kemiskinan
Atas hasil evaluasi tersebut, Tim BPKP memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bupati Halmahera Timur. Salah satunya adalah menginstruksikan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Inspektur Daerah, serta Kepala BP4D untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi guna menyempurnakan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Sekretaris Daerah, Ricky Chairul Richfat, menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Malut atas pemaparan yang komprehensif tersebut.
“Kehadiran kami kali ini, selain untuk bertemu langsung dengan tim evaluator, juga mendampingi Komisi III DPRD dalam melakukan konsultasi terkait RPJMD yang menjadi bagian penting dari proses evaluasi tersebut,” ujar Ricky.
Di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPRD Haltim, Ashadi Tajuddin, menjelaskan kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif sekaligus tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar bersama BP4D.
“Kami ingin memastikan dokumen RPJMD yang disusun semakin berkualitas dan selaras dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Ashadi.
Di akhir pertemuan, Sekda Ricky berharap sinergi yang kuat antara Pemkab Haltim dan BPKP Malut terus terjaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, serta menghasilkan penganggaran yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Halmahera Timur.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.