Tandaseru – Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, Ricky Chairul Richfat, memimpin rapat percepatan pemenuhan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) berbasis Risk-Based Surveillance (RBS) Tahun 2026 di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Rabu (14/10/2026).
Rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) ini digelar guna mendorong percepatan pemenuhan indikator MCSP RBS 2026, sekaligus memastikan kelengkapan dokumen pendukung (evidence) yang dipersyaratkan untuk diunggah ke platform resmi e-Korsup KPK.
Dalam pelaksanaannya, terdapat tujuh area intervensi yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan wajib dipenuhi OPD terkait, yaitu:
- Area Perencanaan dan Penganggaran APBD
- Area Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- Area Pelayanan Publik
- Area Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Area Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
- Area Optimalisasi Pendapatan Daerah
- Area Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Dalam arahannya, Ricky menekankan pentingnya sinergi antarpengelola area intervensi mengingat keterkaitan antarindikator. Ia menginstruksikan setiap OPD pengampu berperan aktif mempercepat pemenuhan dokumen serta berkoordinasi intensif dengan Inspektorat selaku administrator MCSP dalam proses verifikasi dan pengunggahan evidence.
“Koordinasi menjadi kunci dalam percepatan pemenuhan MCSP. OPD pengampu harus aktif memastikan seluruh dokumen pendukung tersedia, lengkap, dan sesuai dengan indikator yang dipersyaratkan. Jangan sampai keterlambatan administrasi menghambat proses pemenuhan target yang telah ditetapkan,” tegas Ricky.
Guna mendukung efektivitas pelaksanaan, ia meminta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyiapkan ruang rapat sebagai sekretariat bersama MCSP untuk memantau perkembangan penyelesaian dokumen. Selain itu, Inspektur diinstruksikan menjadwalkan rapat evaluasi berkala setiap dua minggu sekali demi mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah penyelesaian.
Mengakhiri rapat, Ricky menyampaikan apresiasi atas progres yang ditunjukkan para pimpinan OPD. Melalui langkah ini, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, serta meningkatkan upaya pencegahan korupsi di daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.