Tandaseru – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda resmi menunjuk Kadri La Etje sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara.
Penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 800.1.3.3/SP-MU/053/V/2026 tertanggal 29 Mei 2026, dan mulai berlaku efektif pada Selasa, 2 Juni 2026.
Kadri yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara ditunjuk menggantikan Fauji Momole, yang telah mengemban tugas sebagai Plt Kadis DKP selama kurang lebih satu tahun.
Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku Utara Zulkifli Bian membenarkan adanya pergantian kepemimpinan tersebut. Ia menjelaskan, keputusan gubernur diambil dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan serta rekam jejak pengalaman Kadri yang dinilai sangat relevan dengan sektor kelautan dan perikanan.
“Benar, Kadri La Etje ditunjuk oleh gubernur sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keilmuannya,” ujar Zulkifli, Minggu (31/5/2026).
Kadri La Etje merupakan lulusan Sarjana Perikanan Universitas Pattimura dan memegang gelar magister di bidang perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelum menduduki jabatan struktural di Pemprov Malut, ia memiliki pengalaman panjang selama lebih dari dua dekade di Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara.
Selain itu, mantan Penjabat sementara (Pjs) Bupati Halmahera Selatan yang dikenal lewat terobosan peningkatan MCP KPK ini juga tercatat sebagai dosen luar biasa di Program Studi Perikanan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara selama 18 tahun, serta pernah bekerja sebagai asisten manajer di perusahaan pengalengan tuna di Biak selama lima tahun.
Zulkifli menambahkan, Gubernur Sherly memberikan waktu bagi setiap ASN yang dipercaya menjabat sebagai pelaksana tugas untuk menunjukkan kinerja mereka selama enam bulan sebelum dilakukan evaluasi berkala.
Langkah penyegaran ini disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama pada sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu pilar pembangunan strategis di Maluku Utara.
“Program di sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu prioritas gubernur dan wakil gubernur, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang mampu mempercepat pelaksanaannya,” pungkas Zulkifli.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.