Tandaseru — Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, segera mengambil tindakan mengatasi tuntutan masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi pemblokiran jalan menuju pelabuhan bongkar muat Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Senin (15/12/2025).
Aksi pemblokiran yang dilakukan oleh Gerakan Solidaritas OKP—terdiri dari HMI, PMII, BMI, SMI, SAMURAI, GMNI, dan LMND—dipicu oleh keresahan warga akibat aktivitas mobil tangki BBM subsidi yang kerap melintasi permukiman.
Koordinator Aksi, Aril Baba, menegaskan bahwa lalu lintas mobil tangki telah mengganggu aktivitas dan keselamatan warga setempat.
“Masyarakat desa Waringin menginginkan adanya kebijakan yang harus dibuat pemerintah daerah adalah jalan khusus bongkar muat minyak BBM. Sehingga tidak harus melewati permukiman warga,” tegas Aril di hadapan Wakil Bupati.
Tuntutan Utama Massa Aksi
Selain tuntutan jalan khusus, massa aksi juga mendesak Pemda Morotai segera:
• Memperjelas status Pelabuhan Waringin.
• Memfasilitasi sarana dan prasarana pelabuhan bongkar muat BBM.
• Memperbaiki kerusakan jalan poros Desa Waringin.
• Merealisasikan seluruh tuntutan dengan cepat.
Wabup Janjikan Jalan Khusus dan Pengalihan Status
Menanggapi situasi ini, Wakil Bupati Pulau Morotai, Rio Christian Pawane, tiba di lokasi pemblokiran sekitar pukul 13.30 WIT. Dalam hearing terbuka bersama warga, Wabup Rio memberikan tanggapan cepat terhadap tuntutan tersebut.
“Intinya secepatnya kami buat di punya jalan, yang pasti masalah ini saya dengan pak Bupati sudah bahas supaya pelabuhan ini ada pengalihan status,” ujar Wabup Rio.
Sebagai langkah awal, Wabup langsung menginstruksikan Dinas PUPR Morotai untuk mengerahkan alat berat ke lokasi. Tak lama kemudian, alat berat tiba, dan Wabup meminta agar pemblokiran segera dibuka demi memulihkan distribusi BBM Subsidi.
“Jadi, karena alat berat sudah menuju lokasi maka pemblokiran jalan dibuka saja supaya aktivitas BBM Subsidi di SPBU Morotai bisa berjalan normal,” pintanya.
Afiah, salah seorang warga Desa Waringin, mengapresiasi langkah cepat Pemda Morotai. Menurutnya, persoalan debu saat kemarau dan lumpur saat hujan, serta kekhawatiran akan kecelakaan bagi anak-anak di jalan tanjakan, telah mereka hadapi sejak tahun 2023.
“Ini sudah sejak tahun 2023. Kami mau jalan ini dialihkan lewat jalan belakang desa, supaya aman. Kalau hari pak Wakil sudah kase turun alat berat, terima kasih untuk Pemda Morotai,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.