Tandaseru — Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) program beasiswa Maluku Utara Bangkit dengan 27 pimpinan perguruan tinggi se-Maluku Utara.

Penandatangan MoU ini berlangsung di Aula Nuku, Gedung Rektorat Unkhair, Jumat (16/5).

Rektor Unkhair, Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, dalam sambutannya memberikan apresiasi atas MoU yang dibuat Gubernur Sherly. Ini pun kali pertama Sherly berkunjung ke kampus Unkhair.

Ridha pun menyampaikan kenangannya dengan mendiang suami Sherly, Benny Laos yang kala menjabat Bupati Pulau Morotai, membuat program beasiswa serupa bagi mahasiswa asal Morotai.

“Almarhum sempat menelepon saya dan saat itu saya sampaikan, jangan hanya Morotai, tapi seluruh Maluku Utara, dan hari ini gubernur melanjutkan komitmen besar itu,” kata Rektor Dr. Ridha.

Sebab itu, Ridha pun menyatakan dukungan penuh dari civitas akademika Unkhair juga perguruan tinggi lainnya terhadap program beasiswa ini.

Ia pun mengajak seluruh pimpinan perguruan tinggi di Maluku Utara supaya bersama-sama memastikan kualitas dan transparansi dalam pelaksanaan program beasiswa, dengan memprioritaskan mahasiswa kurang mampu dan berprestasi.

“Program ini bukan hanya soal pendidikan, tapi misi kemanusiaan yang luar biasa. Kami harap implementasinya berjalan baik dengan dukungan dinas pendidikan provinsi,” cetusnya.

Dalam kesempatan itu Gubernur Sherly mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari melanjutkan gagasan besar mendiang suaminya Benny Laos untuk mencerdaskan generasi Maluku Utara.

Pemprov, kata Sherly, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk program beasiswa tahun ini, Rp2 miliar untuk S1 dan Rp1 miliar yang dipertimbangkan untuk S1 Kedokteran atau S2.

“Tidak boleh ada lagi anak-anak Maluku Utara lulusan SMA yang tak bisa kuliah karena alasan biaya,” ujar Sherly.

Program ini, jelas Sherly, akan memprioritaskan mahasiswa dari tujuh kabupaten/kota yang belum memiliki alokasi beasiswa APBD. Pemprov Maluku Utara juga menjalin komunikasi dengan pihak swasta untuk ikut memberikan kontribusi pendanaan.

Di sisi lain, kata Sherly, Pemprov Maluku Utara menggandeng kampus dengan akreditasi minimal B, sebagai bentuk dorongan terhadap mutu pendidikan.

“Beasiswa ini bukan hanya angka di APBD, tapi soal kepercayaan, keberlanjutan harapan, dan kesempatan bagi anak-anak kita keluar dari kemiskinan struktural,” tegasnya.

Ia menegaskan pentingnya kerja kolektif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi dalam membangun sumber daya manusia Maluku Utara.

Gubernur perempuan pertama ini, berharap program ini menjadi tonggak awal mewujudkan Maluku Utara sebagai provinsi kaya tidak hanya secara sumber daya, tapi juga kualitas manusianya.

Ardian Sangaji
Editor
Ardian Sangaji
Reporter