Didampingi Kepala Biro PBJ, Gubernur Maluku Utara Sambangi Sejumlah Kepala Balai

Tandaseru — Penjabat  Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir mengunjungi empat direktorat jenderal Kementerian PUPR, Jumat (2/8/2024).

Agenda kunjungan Pj Gubernur Maluku Utara ini didampingi langsung Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara, Abdul Farid Hasan.

“Ada beberapa isu penting terkait pembangunan Maluku Utara yang disampaikan Pak Pj Gubernur dalam pertemuan tersebut,” ungkap Farid kepada tandaseru.com, Selasa (6/8/2024).

Farid bilang, empat Kepala Balai Kementerian PUPR yang ditemui Pj Gubernur, diantaranya Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Cipta Karya, Balai Sumber Daya Air, dan Balai Kawasan Permukiman dan Perumahan.

Dalam pertemuan tersebut, membahas soal program pembangunan Maluku Utara, untuk Bidang Cipta Karya di antaranya peningkatan air minum dan sanitasi, khususnya SPAM Sofifi, dan peruntukan lahan pembangunan kantor bersama Kementerian PUPR di Sofifi dengan luasan sekitar 5 hektare.

“Untuk Bina Marga lebih banyak ke pembangunan jalan daerah, seperti ruas Maba-Sagea yang merupakan proyek strategis nasional, ruas jalan Jikodolong-Soligi-Wayaloar yang merupakan jalan trase baru yang memotong kawasan industri, serta ruas jalan Tayawi-Kobe menuju ke PSN kawasan industri Weda,” papar Farid.

Selain itu, Pj Gubernur juga menyampaikan rencana pembangunan jembatan Temadore yang sudah pernah dilakukan pra feasibility study.

“Pak Pj Gubernur mengharapkan jembatan Temadore akan menjadi ikon Maluku Utara,” sambungnya.

Sedangkan untuk Bidang SDA di antaranya rencana pembangunan bendungan Wairoro yang merupakan sentra pendukung kawasan pangan khususnya PSN Weda, air baku pulau Hiri, air baku Soligi yg merupakan pendukung PSN kawasan pulau Obi, bangunan pengendali banjir di kota Sofifi, dan TP irigasi PUPR Provinsi Malut. Di akhir kunjungannya, Pj Gubernur sempat ke Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan.

“Selain pelaksanaan hilirisasi industri, Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga mendorong pelaksanaan hilirisasi di sektor lainnya yaitu perikanan dan pertanian secepatnya dilakukan, sehingga dapat mengendalikan gap anomali yang telah dijabarkan sebelumnya. Untuk itu dibutuhkan infrastruktur yang memadai melalui APBN, Tugas Pembantuan dan DAK,” tandasnya.

Selain Kepala BPBJ, dalam pertemuan itu Pj Gubernur juga didampingi Kadis PUPR, Kepala Bappeda, Sekretaris DPRD, dan Sekretaris Dinas PUPR.