Sekilas Info

PNS dan Perangkat Desa di Halmahera Tengah Belum Terima Gaji

Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Nuryadin Ahmad. (Istimewa)

Tandaseru -- Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, Nuryadin Ahmad mengaku sedih dengan kondisi keuangan Pemerintah Daerah.

Pasalnya, hingga memasuki April 2021, para aparatur desa belum juga menerima gaji. Begitu pula gaji PNS yang terlambat bulan ini.

Informasi yang dihimpun, perangkat desa di Halteng belum gajian sejak 7 bulan lalu.

"Apalagi bagi kaum muslim, mereka akan memasuki bulan suci Ramadan. Sebab itu saya ingin mempertanyakan skema pengelolaan keuangannya Pemda ini seperti apa," kata Nuryadin kepada wartawan, Sabtu (10/4).

Menurutnya, dalam APBD gaji para ASN itu masuk dalam salah satu komponen belanja yang sifatnya wajib. Karena itu hak para ASN yang diatur dalam undang-undang yang bertalian dengan hajat hidup mereka.

"Karena itulah saya tawarkan, semestinya skema pembiayaan kegiatan pemerintahan pada kegiatan yang sifatnya wajib itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) harus menggunakan metode the money guard atau uang jaga-jaga sebagai pasif aktiva sehingga ada saldo cash di setiap penghabisan bulan atau akhir triwulan," tuturnya.

"Jangan pakai metode uang terpakai habis, bahaya itu. Skema uang jaga-jaga itu tujuannya sebagai langkah ikhtiar dalam mengantisipasi kegiatan pelayanan pemerintahan yang force major," tegas Nuryadin.

Anggota Badan Anggaran DPRD itu juga bilang, dalam ketentuan perundang-undangan diamanatkan bahwa tupoksi utama pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Artinya seluruh hajat hidup masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah.

"Oleh karena itu, ketika fungsi pelayanan kita sedikit saja terabaikan maka saya pastikan komitmen pemerintahan sipil kita akan dipertanyakan oleh publik," ucapnya.

Dengan kondisi seperti ini, sambungnya, akan muncul penilaian miring terhadap kemampuan TAPD.

Untuk itu, masalah pemerintahan yang cukup krusial ini harus jadi perhatian serius dan menjadi pembelajaran pimpinan daerah. Dengan begitu harapannya kejadian semacam ini tidak terulang lagi.

"Dan seharusnya TAPD menjelaskan masalah ini kepada publik terkait keterlambatan gaji para PNS dan aparatur desa ini, apa masaalahnya? Supaya tidak ada spekulasi publik yang macam-macam. Jangan sampai ada yang berkesimpulan keuangan daerah kita sudah kolaps. Oleh karena itu, saya sarankan dan tegaskan kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja TAPD," harapnya.

Menurutnya, TAPD belum menunjukkan kinerja dalam sebuah sistem teamwork. Ego sektoral masih terlalu mendominasi birokrasi.

"Saya mendesak kepada pimpinan DPRD agar segera mengagendakan RDP dengan TAPD untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji ASN, bagaimana solusi antisipasinya, sekaligus meminta ringkasan APBD hasil penyesuaian terhadap instruksi refocusing yang dimintakan oleh Kementerian Keuangan," ujarnya.

Nuryadin menambahkan, DPRD harus tahu program dan kegiatan mana saja yang mau ditangguhkan, mana yang harus dikasih bintang dan lain sebagainya.

"Saya berharap TAPD harus bergerak lebih cepat karena penilaian publik terkait masalah ini sehingga publik selalu positive thinking terhadap pemimpin kita," tandas politikus PDI Perjuangan itu.

Penulis: Sumarno Abdullah
Editor: Sahril A.