Sekilas Info

Disperindagkop Morotai Janji Sehari Dua Stok Minyak Tanah Normal Kembali

Ilustrasi antrean minyak tanah. (Tandaseru/Irjan Rahaguna)

Tandaseru -- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara menjamin tak lama lagi kelangkaan bahan bakar minyak tanah akan segera berakhir.

Kepala Seksi Kelembagaan, Pengawasan, Pemberdayaan Fasilitasi Permodalan Koperasi dan Plt Kabid Koperasi Disperindagkop-UKM Pulau Morotai Takdir Abdul Aziz di ruang kerjanya Selasa (3/11) mengatakan, stok minyak tanah sehari dua kembali normal.

"Kan sudah ada dua kapal (yang masuk), jadi kalau hari ini pemuatan besok pemuatan berarti di hari Rabu dan Kamis sudah normal," janjinya.

Takdir mengakui, dalam beberapa pekan kemarin memang terjadi kelangkaan minyak tanah, khususnya di Kecamatan Morsel. Hal ini disebabkan sejumlah kendala.

"Kendala yang pertama memang sub agen ada terlambat setor. Kedua, ada satu kapal surat izinnya mati makanya belum bisa lakukan angkutan. Jadi hanya satu kapal, itupun kapasitasnya hanya 35 ton, dan 35 ton itu untuk enam kecamatan, sementara dari 35 ton itu Morsel dapat 10 ton," jelas Takdir.

Menurutnya, kini sudah ada solusinya yaitu Perusahan Daerah (Perusda) akan membantu memberikan satu kapal untuk angkutan minyak tanah, khususnya Kecamatan Morsel.

"Kemarin bermasalah jadi tinggal satu kapal. Nah sekarang ini sudah dua kapal lagi. Kalau sudah dua kapal, satu kali masuk 50 ton itu artinya mencukupi. Karana kapal yang ada di Perusda dengan punya Pak Sudin itu kan sudah jalan sama-sama," katanya.

"Kita juga punya spiling terkait dengan minyak itu ada 50 ton untuk operasi pasar, itu nanti sub-sub agen yang lakukan penyaluran," sambungnya.

Untuk kelangkaan ini, kata dia, bukan disebabkan karena minyak dijual ke perusahaan sebagaimana isu yang berhembus di masyarakat.

"Itu tidak ada sama sekali, semuanya normal," cetusnya

Takdir mengungkapkan, kuota minyak tanah untuk Morotai yang masuk di bulan Oktober secara keseluruhan sebanyak 220 ton. Sementara pada tanggal 23 Oktober untuk Morsel sudah habis terjual.

"Morsel kita punya lima sub agen dengan total kuotanya 90 ton. Kemarin kita di bulan Oktober ini kita sudah geser 120 ton, karena kita minta bantu dari kecamatan lain kan untuk masuk selatan untuk menjawab kekurangan-kekurangan yang ada di selatan. Jadi kita ambil dari Mortim, Morja, Morselbar, untuk bantu kita di Morsel," urainya.

Takdir juga mengingatkan sub agen agar tidak lagi menjual minyak tanah ke pengecer, dan jangan ada yang coba-coba melakukan penimbunan minyak tanah. Apalagi, sub agen tidak diizinkan menjual minyak tanah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HUT) yang sudah ditetapkan. Jika kedapatan melanggar ketentuan itu maka izinnya akan dicabut.

"Untuk yang jual di harga Rp 10 ribu sampai saat ini tidak ada temuan sama sekali. Jadi kemarin ketika kami dapat informasi di media di sini jual minyak tanah Rp 25 ribu, tim dari Perindagkop pengawasan ke sana ternyata tidak ada yang mengaku. Kami tadi juga masuk di sini katanya di sini, sampai dengan cara kami untuk dapat minyak itu kita suruh anak kecil yang beli kasih uang Rp 50 ribu, tapi katanya tidak ada minyak. Jadi itu hanya isu yang dibangun macam-macam," tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pulau Morotai, Maluku Utara Judi RE Dadana mendesak Disperindagkop-UKM agar lebih tegas mengatur sub agen di lapangan.

"Khusus minyak tanah ini, harusnya Disperindagkop antisipasi, jangan alasan. Kan izin berlayar itu kan dia sudah tahu batas waktu sampe kapan, harusnya karena BBM khusus minyak tanah ini sangat penting untuk kebutuhan dasar , jadi harus jauh sebelum izin berlayar mati paling tidak dia sudah antisipasi untuk perpanjangan izin berlayar kapalnya," kata Judi di gedung DPRD.

Judi bilang, kalau sub agen belum menyetor Disperindagkop harus berupaya menutupi itu.

"Saya yakin juga selama ini sub agen juga pasti tidak setiap bulan dia menyetor secara tepat waktu ya, pasti ada kendala-kendala dan itu dia sebagai agennya dia harus antisipasi," tuturnya.

Hal ini, kata dia, butuh ketegasan dari Dinas Perindagkop kepada sub agen.

"Seharusnya sudah dipetakan oleh Perindagkop setiap bulan kendalanya ini dan bulan-bulan ke depan dia harus mengantisipasi itu dan jangan diam begitu. Akhirnya sekarang keluhannya bukan cuma masyarakat, saya juga sendiri sangat merasakan dan mengalami kesulitan mencari minyak tanah ini," akunya.

Wakil Ketua I DPRD ini menambahkan, jika ketahuan ada agen yang main harga atau menjual di tempat lain maka DPRD akan memanggil Disperindagkop.

"Kita berharap Dinas Perindagkop akan menindak keras mereka yang kemudian mencoba-coba untuk memainkan harga," tandasnya.

Penulis: Irjan Rahaguna
Editor: Sahril A.