Sekilas Info

Oknum Anggota DPRD Sula Ditetapkan sebagai Buronan

Tangkap layar detik-detik pengusiran Anggota Panwas Desa di Desa Capalulu. (Istimewa)

Tandaseru -- Kasus dugaan tindak pidana Pilkada terkait pengusiran Anggota Panwas saat kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sula Hendrata Thes dan Umar Umabaihi (HT-UMAR) di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara masuk tahap II. Dalam kasus ini, satu oknum anggota DPRD Kepsul ditetapkan buronan.

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Jones D. Sahetapy kepada tandaseru.com mengungkapkan, untuk dugaan pengusiran Panwas di Desa Capalulu, jaksa sudah memeriksa 5 orang tersangka.

"Untuk dugaan pengusiran Panwas itu ada 5 orang diperiksa. Pertama Bustamin Sanaba, Ajis Umanahu, Salman S. Naipon, Sahdi Duwila, dan Salem Buamona," ungkapnya di ruang kerjanya, Senin (26/10).

Sementara satu tersangka lain, lanjut Jones, yakni M. Natsir Sangadji yang juga salah satu anggota DPRD Kepulauan Sula saat ini sudah ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

"Kalau M. Natsir Sangadji masih DPO karena sampai saat ini belum ditemukan, tapi tetap kita akan proses sesuai ketentuan. Walaupun dia DPO, tetap akan teruskan atau kita akan tembusi beberapa instansi yang terkait agar status beliau selaku Anggota Dewan juga tidak serta merta dipermudah terkait hak-haknya sebagai Anggota Dewan," terangnya.

Selain itu, Jones bilang, ada batasan-batasan tertentu yang DPRD sendiri sudah bisa mengambil sikap terkait status M. Natsir sebagai tersangka, seperti pemberian tunjangan, gaji atau fasilitas apapun.

"Sudah harus ada kebijakan dari Dewan sendiri, entah itu dihentikan sementara atau diberhentikan selama-lamanya," ujarnya.

Menurut dia, lantaran kasus tersebut limitasi waktunya singkat, setelah tahap II selesai maka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sanana. Selanjutnya, dalam jangka waktu sebelum 7 hari sudah bisa disidangkan.

"Kalau sempat hari ini (Senin, red) ya kita limpahkan ke Pengadilan Negeri Sanana. Kalau tidak, paling terlambat besok sudah kita limpahkan ke Pengadilan. Kemungkinan penetapan akan keluar minggu depan, dan kita sudah langsung bisa bersidang. Karena mengingat ketentuan limit waktunya, kemungkinan besar awal minggu depan sudah disidangkan," jabarnya.

Terkait status M. Natsir sebagai DPO, sambungnya, dalam berkas perkara sudah diterbitkan semua.

"Tinggal nanti kita sebarkan saja. DPO nanti dari kami di Kejaksaan, mungkin juga turut membantu kepolisian, mungkin di tempat-tempat tertentu, tempat strategis, tempat-tempat umum, serta dinas-dinas yang mungkin nanti kita tembusi untuk memperterang statusnya sebagai DPO," tutur Jones.

Jones menegaskan, jika status DPO M. Natsir ini didiamkan, otomatis bisa menjadi contoh bagi kasus lain di kemudian hari.

"Karena mengingat limitasi waktu tadi. Ini kan singkat, bisa saja mereka berpikir dengan melarikan diri, jangka waktunya selesai, tindak pidananya juga selesai, dugaan pelanggarannya juga selesai dan tidak lagi diproses. Tidak seperti itu, karena Gakkumdu baru dibubarkan setelah pelantikan dan serah terima jabatan," paparnya.

"Kalau bukti kita sudah kantongi rekaman video, ada dua rekaman video dugaan tindak pidana Pilkada. Terus yang lainnya berupa keterangan saksi, nanti baru kita buktikan di Persidangan. Untuk unsur (Pasal) 184 KUHP sudah cukup," tandas Jones.

Tandaseru.com juga mencoba menghubungi M. Natsir di nomor kontaknya +6282239716***. Sayangnya, nomor tersebut tak aktif saat dihubungi.

Penulis: Samsur Sillia
Editor: Ika FR