Tandaseru — Direktur Lembaga Strategi Komunikasi dan Politik (Leskompol) Maluku Utara Dr. Helmi Alhadar memaparkan pandangannya soal dugaan penyalahgunaan bantuan pemerintah pusat di Kepulauan Sula oleh calon bupati petahana Hendrata Thes dan pasangannya Umar Umabaihi. Pengamat politik Malut ini menilai desain poster pasangan berakronim HT-UMAR itu menunjukkan kredibilitas seorang pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang patut dipertanyakan.
Kata Helmi, tidak etis seorang petahana memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi, dan seolah-olah rakyat harus berterima kasih kepadanya.
“Tidak etis uang pemerintah pusat dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Padahal kalau itu jelas-jelas anggaran dari pemerintah pusat mestinya gak boleh,” ujarnya, Minggu (20/9).
Kalaupun program pembangunan itu dikerjakan pemerintah daerah, harusnya Bupati dengan Wakil Bupati aktif yang ditampilkan dalam poster tersebut.
“Pemerintah sekarang ini kan pemerintah yang lama. Pemerintah yang lama saja tidak bisa sekoyong-koyongnya mengklaim apa yang dia lakukan itu, karena itu adalah proyeknya pemerintah pusat. Itu bukan karya dari pemerintah daerah. Nah ini kan mencerminkan karakter, integritas, kredibilitasnya,” tegasnya.
Dalam pilkada ini, sambung Helmi, semua petahana akan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk kepentingan politik. Dalam batas-batas tertentu publik akan sulit membuktikan karena memang dia sedang berkuasa.
Misalnya, Helmi menyebutkan, bantuan-bantuan pada masa pandemi Covid-19 itu sudah menguntungkan petahana. Seharusnya petahana mampu memanfaatkan pembagian bantuan itu secara adil dalam melaksanakan kebijakan yang efektif.
“Seringkali kita lihat petahana pada umumnya, bukan hanya di Sula, tentu akan memanfaatkan kesempatan itu sekecil apapun, mereka akan menyelinap. Saya baca di Jawa sana, bantuan kemudian disisipkan foto di dalamnya,” sambung Helmi.
Tak hanya itu, Helmi juga mengungkapkan, masyarakat awam tidak tahu akan hak dan kewajiban mereka. Inilah yang sering kali dimanfaatkan petahana. Berbeda lagi dengan orang yang berpendidikan.
“Kalaupun betul-betul itu buah tangan pemerintah daerah, mestinya itu pemerintah daerah yang sekarang. Kalau wakilnya ikut buat, mana bukti-buktinya,” cecar Helmi.
Di sisi lain, beberapa bantuan dari politisi secara personal sering diberikan, ada juga bantuan secara kelembagaan. Karena itu bantuan tersebut harus diperjelas.
“Kan kasihan masyarakat seringkali menjadi objek. Uang mereka tetapi seolah-olah pemerintah yang ngasih, jadi mereka merasa berutang budi ke pemerintah. Padahal tugasnya pemerintah ya melayani rakyat, membuat pasar itu kan melayani masyarakat,” terangnya.
Dari itu, doktor komunikasi politik ini menyarankan, dari hasil karya tersebut tinggal masyarakat yang menilai bahwa ini adalah sebuah prestasi dari pemerintah, di mana prestasi itu dibuat dengan kualitas yang mumpuni.
“Orang semua tahu bahwa ini uang rakyat juga. Pembangunan itu kan dibangun dari uang rakyat, jadi pemerintah hanya mengatur saja, memfasilitasi saja, membuat sesuai yang diharapkan,” tutur Helmi.
Dia menambahkan, alangkah baiknya jika ada keresahan dari masyarakat terkait persoalan semacam ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mengamati dan memperhatikan masalah tersebut.
“Kalau orang-orang yang kritis akan melihat ini sebagai tindakan yang memalukan. Kalau masyarakat yang awam, bisa jadi melihat ini sebagai pahlawan. Begitu juga saya, saya lihat dari perspektif komunikasi ya seperti itu,” pungkas Helmi.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.