Tandaseru — Fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Ternate, Maluku Utara mempertanyakan rasionalisasi anggaran percepatan penyesuaian perubahan APBD tahun 2020 dalam rangka penanganan Covid-19 dan pengamanan daya beli masyarakat. Ini mencuat dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ketua Fraksi Nasdem Nurlaela Syarif mengungkapkan, terjadi perubahan pada setiap pos anggaran. Untuk alokasi Belanja Tak Terduga yang sebelumnya Rp 4 kini bertambah Rp 12,3 miliar menjadi Rp 16,3 miliar.
“Atau ada penambahan 308,75 persen,” ungkapnya kepada tandaseru.com, Selasa (19/5).
Nurlaela bilang, dalam isyarat kesepakatan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, rasionalisasi anggaran diperuntukkan bagi alokasi bidang kesehatan, alokasi bidang pengamanan jaringan sosial atau bansos dan alokasi untuk membantu usaha mikro atau usaha kecil UMKM yang terkendala dampak Covid-19.
“Dalam rapat itu Fraksi kami mengkritisi terkait 3 hal yang menjadi peruntukan penyesuaian perubahan rasionalisasi anggaran ini. Kami mengikhtiarkan kepada TAPD sesuai dengan fakta yang kami temukan di lapangan yaitu untuk bidang kesehatan kami pastikan agar Pemkot atau dalam hal ini Saudara Wali Kota dengan tingginya peningkatan kasus positif dari hari ke hari, Pemkot harus mengkaji kaitan pengadaan rapid test dengan mekanisme hasil yang cukup memakan durasi waktu yang lama yaitu 2 kali tes dan 14 hari. Pemkot harusnya segera memikirkan terkait pengadaan swab PCR test seperti yang sudah ada di rumah sakit rujukan provinsi RSUD Chasan Boesoirie, karena Kota Ternate memiliki alat TCM di Puskesmas Kalumata. Dan juga memaksimalkan pengadaan masker dengan berdayakan UMKM atau masyarakat,” paparnya.
Kedua, sambung Anggota Banggar ini, terkait bantuan sosial (bansos). Fakta yang ditemukan Fraksi Nasdem kaitan dengan model penyaluran Bansos yang tidak secara serentak tetapi bertahap di setiap kecamatan dan kelurahan.
“Dan saat ini baru berkisar 80 persen penyaluran dari total alokasi Rp 5,6 miliar untuk satu kali penyaluran bansos. Dan skenario berikutnya apakah akan ada lagi bansos tahap kedua dan ketiga, ini belum bisa dijelaskan oleh pihak TAPD. Fakta lain soal bansos, kami Fraksi Nasdem juga membuka posko aduan dan masih terdapat hak-hak masyarakat layak terima yang belum mendapatkan bansosnya secara maksimal di lapangan,” jabar Nurlaela.
Ketiga, soal pengamanan ekonomi untuk pelaku usaha UMKM. Fraksi Nasdem dalam rapat Banggar mengkritisi sejumlah kebijakan dan lambatnya pemkot dalam melakukan eksekusi terkait nasib pelaku UMKM di Kota Ternate.
“Kami ambil contoh, berdasarkan data UMKM ada kisaran Rp 500 juta produk IKM-UKM lokal yag harus diselamatkan pemkot. Harusnya cepat dieksekusi agar bisa dibuatkan paket lebaran yang dibeli dari Swalayan Taranoate atau Rumah Oleh-Oleh dan berbagai tempat IKM-UKM yang produknya akan segera kedaluwarsa. Pemkot harus hadir dengan cepat karena jelang lebaran ini mungkin dengan produk mereka laku bisa membantu para pelaku UMKM di Kota Ternate,” ujarnya.
Berdasarkan data yang disampaikan TAPD kepada Banggar, hingga saat ini sudah Rp 8,6 miliar Dana Tak Terduga (DTT) yang dicairkan Pemkot melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Rp 7,6 miliar dicairkan dalam empat tahap.
“Ditambah Rp 1 miliar untuk bansos,” tandas Nurlaela.
Tinggalkan Balasan