Wagub Sarbin Sehe: Saya Bukan Orang Baru

Oleh: Anwar Husen

Tinggal di Tidore

_______

MEDIA yang saya baca itu, di Senin kemarin, menulis judul beritanya, “Pimpin Apel Perdana, Wagub Sarbin: Saya Bukan Orang Baru”. Ini potongan kementar sang Wakil Gubernur Sarbin Sehe, ketika mengambil apel perdana paket gubernur dan wakil gubernur baru provinsi Maluku Utara, Sherly Tjoanda-Sarbin Sehe, yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, 20 Februari lalu.

Saya pernah mengutip pula, pernyataan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Utara Al Yasin Ali, di salah satu tulisan pendek ini, di rentang setahun lalu, lain koki lain masakannya. Itu disampaikan pula di kesempatan pertama beliau mengambil apel pagi di hadapan peserta apel, pimpinan perangkat daerah dan staf.

Banyak kepala daerah, yang terpilih dari hasil pemilihan langsung, bahkan hingga kepala negara, yang selalu saja menarik di tunggui publik darinya, adalah “pernyataan pertama”, yang jadi semacam center point, karena sadar atau tidak, bahkan mungkin di sengaja atau tidak, tekanan pada pernyataan pertamanya, sering diterjemahkan publik sebagai “sikap”. Dan itu lebih pada pemicunya bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung, selalu menyisakan efek perseteruan politik dan psikologis yang berkepanjangan. Meski tak semuanya punya kadar dan suasana psikologis yang sama.

Di sebuah WAG, ketika menanggapi obrolan tentang prilaku tertentu dari apararur sipil negara [ASN] yang disinyalir merasa berjasa dalam ikut memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur saat ini, hingga mengklaim dengan pola main “bawah tanah”, yang dicandai oleh teman lain bahwa hanya cacing yang ada dibawah tanah, saya berkomentar kurang lebih bahwa pasangan terpilih dan telah dilantik saat ini, mungkin satu-satunya pasangan calon kapala daerah di Maluku Utara saat itu yang relatif tidak menggunakan “manajemen tabi-tabi”, idiom lokal Tidore, yang kurang lebih bermakna eksplorasi dan akumulasi sumber daya politik eksternal tertentu untuk kepentingan kontestasi. Konsultan dan lembaga surveinya berkelas semua. Kerja politiknya terukur dan pasti. Sumber daya dan kinerja partai juga oke. Mereka relatif tak butuh perlakuan hingga bantuan yang receh sifatnya, hingga masuk ke habibat cacing tadi.

Dan “apel perdana” bagi aparatur pemerintahan, selalu menjadi momentum paling menarik dan di tunggu-tunggu untuk memotret sikap, gestur hingga suasana psikologi kepala daerah terpilih, untuk dianalisis oleh pemerhati, dijadikan materi diskusi oleh para ASN hingga menjadi topik hangat cerita “kongko-kongko” di emperan dan kedai-kedai kopi.

Suasana hati wakil gubernur tadi, yang karena perubahan regulasi perpanjangan masa jabatan saat itu, beliau otomatis menjadi pelaksana tugas , menyusul sang gubernurnya terseret kasus hukum, menjadi mudah ditebak. Masa lalu paket ini pada hubungan personal, tugas kedinasan, distribusi kewenangan hingga aroma adanya faksi-faksi tertentu di tubuh pemerintahan, ditengarai jadi sebab “kemesraan” itu begitu cepat berlalu. Dan frasa, lain koki lain masakannya itu, jadi pemantik sikap dan center point-nya.

Saya tertarik dengan judul berita di atas. Pernyataan “Saya Bukan Orang Baru”, di momentum apel perdana di halaman kantor gubernur Maluku Utara pagi kemarin itu, bisa jadi adalah poin penting bagi wartawan ini, sekaligus menjadi menarik dikomentari terkait teori gaya komunikasi pemimpin, meski ini pernyataan dari seorang wakil gubernur karena sang gubernur perempuan pertama dalam sejarah provinsi Maluku Utara ini, masih sedang mengikuti kegiatan retreat bersama kepala daerah lainnya di Magelang.

Dalam teori gaya komunikasi, umumnya, para ahli mendefenisikannya sebagai cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Itu untuk menyampaikan pesan, menunjukan perasaan,dan mendapatkan tanggapan tertentu.

Secara teoritik pula, ada beberapa gaya komunikasi yang umum dikenal, betapapun orang yang menyampaikan pesan itu [komunikator], tak menyadarinya. Melirik rekam jejak dan profilnya, Wakil Gubernur Sarbin Sehe, mungkin lebih mewakili gaya komunikasi pasif, yang cenderung menghindari untuk mengeskpresikan pendapat atau perasaannya secara berlebihan. Lama saya mengenal sosok low profile ini, berinteraksi hingga mencoba “membaca” sosoknya. Di kota Tidore kepulauan, saya pernah jadi pimpinan salah atau perangkat daerah, beliau kepala kantor kementerian agama. Di provinsi Maluku Utara relatif sama, beliau Kakankemenag provinsi Maluku Utara, sebelum berpindah tugas ke Sulawesi Utara, dan saya salah satu pejabat tinggi pratama di sana, ketika itu. Juga interaksi di lingkungan sosial keagamaan di kampung.

Pernyataan, “Saya Bukan Orang Baru”, bisa jadi pesan bersayap dan bermakna ganda, bahwa saya pernah di sini dan “memahami medan”. Beliau pernah bekerja di level lingkungan kerja provinsi Maluku Utara, dan beliau memahami benar “anatomi” lingkungan kerja hingga kinerja di pemerintahannya saat ini. Apa anatomi itu, kita tahu semua. Yang paling kelam, serbuan penyidik lembaga anti rasuah, Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] RI, yang nyaris setahun ini, hingga fakta persidangan di Pengadilan Tipikor Ternate, dirasa cukup menjadi referensinya.

Kultur, suasana dan iklim lingkungan kerja adalah variabel yang dipandang paling kuat mempengaruhi kreatifitas, inovasi dan kinerja sebuah institusi, termasuk pemerintahan. Kultur koruptif, analog ungkapan, “hari ini dapat apa dan besok dapat apa”, hingga “hari ini makan apa dan besok makan siapa”, dipandang sebagai variabel paling berbahaya, mengancam hingga merusak kinerja organisasi. Bahkan melumpuhkan sendi-sendi organisasi itu sendiri.

Di sebuah WAG malam tadi, saya membaca potongan informasi tentang pejabat publik di China. Sebelum dilantik, mereka wajib mengunjungi penjara koruptor. Calon pejabat dan keluarganya diwajibkan untuk mengikuti tour ke penjara koruptor untuk melihat narapidana korupsi yang sengsara dan menunggu dieksekusi.

Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sedang mengawal secara konsisten kebijakan pemangkasan dan penghematan anggaran pemerintah senilai 300-an triliun, bahkan di sinyalir media Tempo, akan hingga ke nominal 700-an triliun nanti. Banyak yang setuju, tetapi banyak juga yang memandangnya sebelah mata dan bernada protes tetapi tak berdaya. Saya pernah menulis ini. Dan di sebuah diskusi lepas, saya pernah mengomentarinya. Andai yang berinisiatif ini bukan pada Presiden Prabowo Subianto, sosok yang dipersepsikan jujur dan ksatria, mungkin sudah terjadi “kerusuhan”, akibat akumulasi ketidakpuasan berbagai pihak. Padahal soal begini sudah lama terendus. Sejak di pemerintahan jaman orde baru, telah di sinyalir oleh sang ayahnya, begawan ekonomi Soemitro Djojohadikusumo bahwa kebocoran APBN kita setiap tahunnya menyentuh kisaran 30 persen. Artinya, mentalitas boros kita dalam mengelola pemerintahan punya akar tradisi buruk yang kuat dan relatif tak ada gerakan ataupun instrumen kebijakan strategis yang bisa mengubahnya secara sistemik hingga saat ini.

Sosok pemimpin yang kredibel, punya niat baik, bertekad kuat dan bisa di percaya, adalah jaminan ketenangan psikologis paling awal bagi warganya. Minimal, mereka terhindar dari bayang-bayang jatuh miskin.

Banyak yang terpotret, gaya komunikasi verbal hingga non-verbal dari para kepala daerah terpilih, yang menyiratkan center point ini. Ada pesan merangkul hingga membangun integrasi, ada yang sekedar pesan metafora dan bersayap, ada pesan “siaga satu” bagi ASN yang terlibat politik praktis dalam kontestasi, hingga ada pula yang relatif tak “terbaca” gestur pesannya sekalipun. Situasi dan kondisi aktual yang dialami, sedikit banyak menjadi alasan dan pemakluman sebuah sikap.

Sang pelaksana tugas gubernur di masa lalu tadi, dengan isyarat lain koki lain masakannya, di apel pagi itu, di sinyalir tak kuasa “mengendalikan situasi”. Konon dihadang faksi pro status quo yang sangat mungkin merasa terancam karir jabatan dan kepentingannya. Dan faktanya, “masakan” sang koki ini, keburu jadi tak matang hingga berakhir waktunya.

Orang mungkin bertanya-tanya, apa yang akan jadi center point sang gubernur cantik yang masih dirantau ini, di kesempatan apel perdananya nanti. Mungkinkah, dengan segala akumulasi sumber daya kontestasi yang relatif mandiri dan nyaris tak ada mobilisasi sumber daya eksternal yang luar biasa mengakses kemenangan paket ini, meski menyandang triple minority, membuatnya merasa cukup energi untuk bisa mengubah mindset dan kultur melayani birokrasi kita yang sedang akut ini, hingga mungkin perlu meniru untuk mengunjungi penjara ala negeri tirai bambu, negeri leluhur sang gubernur ini, menarik ditunggu. Yang pasti, headline koran Malut Post pagi ini, Sherly Langsung Rolling OPD. Wallahua’lam. (*)