Tandaseru — Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, dinilai berhasil oleh Kementerian PUPR dalam pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara.
Atas keberhasilan itu Kementerian PUPR memberikan reward dana segar senilai Rp 5 miliar kepada Pemerintah Kota Ternate. Dana tersebut dipakai untuk pengadaan 1 unit escavator, 8 unit mobil pikap, dan 1 unit armada roda tiga.
“Reward itu karena kita punya pengelolaan TPS3R di Tubo itu dianggap berhasil sehingga Kementerian PUPR memberikan reward ke beberapa daerah salah satunya Ternate,” jelas Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Muhammad Syafei, Jumat (24/1).
Menurut Syafei, karena TPS3R dibangun oleh Dinas PUPR Kota Ternate maka reward tersebut diberikan pihak Kementerian PUPR ke dinas tersebut. Selanjutnya, armada yang diadakan akan diserahkan ke dinas teknis yang paling membutuhkan tergantung kebijakan Wali Kota Ternate.
Meski begitu, lanjut dia, 1 unit escavator sudah diserahkan ke DLH Kota Ternate untuk dipakai beroperasi di TPA Buku Deru-Deru. Sedangkan untuk mobil pikap baru satu unit yang diserahkan.
“Baru diserahkan ke kita 1 unit dari 8 itu. Katanya yang sudah datang itu 4 tapi yang baru mereka serahkan ke kita itu satu. Serahkan itu pun katanya pinjam pakai belum penyerahan jadi kita sifatnya menunggu, lebih cepat lebih bagus,” ujarnya.
Syafei menjelaskan, dengan adanya penambahan armada untuk operasi penanganan sampah di Kota Ternate ini sangat membantu DLH.
Sebab, tambahan armada tersebut bisa memperkuat armada yang ada, yang sebagiannya juga merupakan armada tua. Adapun armada yang sudah rusak.
Bahkan kata dia, karena kekurangan armada berupa dump truk pengangkut sampah membuat sekitar 6 unit yang dimiliki DLH terpaksa dioperasikan oleh 12 orang sopir. Pembagian kerjanya, 1 unit dump truk dioperasikan oleh 2 sopir setiap harinya secara bergiliran.
Sedangkan total armada yang dimiliki DLH Kota Ternate saat ini yakni kurang lebih 30 unit dump truk dan pikap.
“Cuma ada yang rusak. Sehingga yang beroperasi normal itu 26. Paling tidak kita butuh 6 tambahan lah supaya tidak ada jalur yang harus tunggu dan melayani sesuai jalurnya masing-masing,” timpal dia.
Kendala yang dialami DLH, lanjut dia, yakni pada beberapa bulan terakhir ada sejumlah armada roda tiga yang mengalami kerusakan. Hal ini membuat pelayanan menjadi kurang maksimal.
“Sehingga mungkin ini dalam waktu dekat kita akan rapat koordinasi sama-sama Sekda dengan camat lurah untuk prioritas di mana yang tidak bisa dilayani itu mungkin bisa supporting juga disitu,” tukasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.