Perpu Pemberantasan Politik Uang dalam Pemilu Mendesak

Oleh: Sutrisno Pangaribuan

Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas)

_______

MAHKAMAH Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) mengakui politik uang yang terjadi dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu). Menurut MKRI, semua sistem Pemilu pasti menimbulkan politik uang. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MKRI, Saldi Isra dalam sidang pengucapan putusan MKRI yang menolak gugatan perubahan sistem Pemilu di gedung MKRI pada Kamis (15/6/2023).

Pemohon dalam perkara tersebut mendalilkan Pemilu sistem proporsional terbuka memperluas terjadinya praktik politik uang dan tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan dalil a quo, MKRI berpendapat pilihan terhadap sistem Pemilu apapun sama-sama berpotensi melahirkan praktik politik uang.

MKRI menyajikan contoh dalam sistem pemilu proporsional tertutup praktik politik uang sangat mungkin terjadi di antara elite partai dengan para calon anggota legislatif yang berupaya berebut nomor urut calon agar berpeluang atas keterpilihan semakin besar. MKRI menyebutkan bahwa pembelian nomor urut calon DPR RI atau DPRD merupakan salah satu bentuk praktik politik uang.

Praktik tersebut potensial terjadi dalam sistem proporsional dengan daftar tertutup. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka menurut MKRI juga memiliki peluang terjadinya politik uang. Dalam hal ini bakal caleg yang memiliki sumber daya finansial besar dapat memanfaatkannya untuk memengaruhi pemilih.

Solusi Politik Uang MKRI

Untuk mengurangi dan membatasi potensi terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu, MKRI menawarkan solusi sebagai berikut:

Pertama, bahwa partai politik dan para caleg DPR RI dan DPRD harus memperbaiki komitmen menjauhi praktik politik uang dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.