Tandaseru — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kuliah umum “Pendidikan Antikorupsi” di Universitas Khairun Ternate, Maluku Utara, Kamis (11/11), di Gedung Kedokteran. Kuliah umum ini diisi Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan dihadiri pula Gubernur Abdul Gani Kasuba.
Alexander dalam kuliahnya mengajak seluruh kampus dan mahasiswa sama-sama mengawasi pengelolaan anggaran perguruan tinggi.
Menurutnya, pengawasan dapat mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kampus. Karena itu, seluruh mahasiswa harus berperan aktif melakukan pengawasan anggaran kampus sendiri.
“Jadi pengelolaan anggaran kampus untuk apa digunakan, itu juga harus diketahui,” ucapnya.
Komisioner 54 tahun itu memaparkan, di Maluku Utara terdapat cukup banyak pertambangan dan ini juga menjadi fokus perhatian KPK. Dengan adanya smelter dan ekspor mineral maka hal ini akan menjadi kajian lembaga antirasuah tersebut.
“Dan kita juga meminta kepada kampus agar isu terkait lingkungan ini menjadi konsen semua kampus dan juga masyarakat Maluku Utara. Semua kampus di Maluku Utara dan masyarakat bakal kita ajak untuk melindungi lingkungan, karena lingkungan saat ini menjadi isu yang sangat seksi ke depan. Karena kerusakan alam kita, lingkungan kita yang dampaknya sangat luar biasa, termasuk perubahan iklim dan perubahan suhu, maka ini menjadi tanggung jawab semua kalangan, termasuk kampus,” jabar Alexander.
Sementara Rektor Unkhair Dr. M Ridha Ajam, M.Hum saat diwawancarai menyatakan apa yang disampaikan pimpinan KPK dalam kuliah umumnya hari ini merupakan kritikan yang nantinya menjadi masukan untuk Universitas Khairun.
“Kita berharap untuk mahasiswa kita saat ini dapat menyampaikan apa yang menjadi kritikannya bisa dilakukan dialog bersama dalam membahas permasalahan yang ada nantinya, tidak harus teriak-teriak akan mengganggu aktivitas belajar yang lain,” tuturnya.
ia mengaku, saat ini kampus juga telah membuat rencana untuk 3 bulan sekali untuk melakukan dialog bersama mahasiswa di Universitas Khairun. Jika ada masalah maka dapat dibahas bersama dalam dialog tersebut.
“Kita juga sudah ada jadwal 3 bulan untuk kita ketemu, agar apa yang mau direncanakan ke depan dapat direncanakan dengan baik. Kita juga membuka akses dengan publik agar kita juga mendapatkan masukan-masukan dan proyeksi yang konstruktif, agar dapat ditangani dengan baik,” tandas Ridha. (pn)


Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.